FENOMENA deindustrialisasi menjebak Indonesia sepanjang 15 tahun terakhir. Kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus merosot, dari 28,34% pada 2004, pada 2014 menjadi 21,01%, 2015 (20,99%), 2016 (20,51%), dan 2017 (20,16%). Revolusi industri 4.0 yang diawali bulan ini, menguji diri berapa lama deindustrialisasi bisa dihentikannya.

Industri manufaktur adalah proses dengan mesin yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual dalam skala besar atau produksi massal. Manufaktur andalan menyerap tenaga kerja dengan produk untuk ekspor.



Namun dengan sejarah industri manufaktur Indonesia berangkat sebagai substitusi impor, porsinya lebih besar untuk pasar domestik, ekspornya hingga kini hanya sekitar 40%. Lebih kecil dibanding ekspor produksi manufaktur Malaysia (62%), India (55%), serta Thailand dan Vietnam (73%).

Masalah lain yang harus diatasi revolusi industri 4.0 atas manufaktur adalah tingkat pertumbuhan manufaktur yang selama ini selalu di bawah PDB. Sepanjang 2011—2017, rata-rata pertumbuhan industri manufaktur sebesar 4,82%, sedangkan pertumbuhan PDB rata-rata 5,39%.

Namun sumbangan industri manufaktur yang seperlima PDB itu terbesar, dibanding sektor pertanian dan perdagangan masing-masing 13%. Meski dalam penyerapan tenaga kerja, manufaktur di posisi keempat, setelah pertanian, perdagangan, dan jasa kemasyarakatan. (Kontan.co.id, 21/2/2018)

Revolusi industri 4.0 yang mengandalkan dukungan teknologi informasi hingga artificial intelligence (AI) itu dicanangkan di tengah kesiapan pemerintah mengembangkan 12 kawasan ekonomi khusus (KEK) dengan kelengkapan infrastruktur dan fasilitas operasional.

Deputi I Kemenko Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyatakan dari 12 KEK yang sudah ada, 8 temanya manufaktur dan 4 pariwisata. Dengan skala besar yang menjadi patokan kegiatan di KEK, pengembangan industrinya ungkap Iskandar akan muncul konglomerasi yang bisa menciptakan scale of ecomomic. (Kompas.com, 12/4/2018)

Revolusi industri 4.0 didukung teknologi informasi 5G, dipadu dengan KEK yang lengkap infrastrukturnya (pelabuhan/jalan) dan pasokan daya listrik sebesar dibutuhkan, jelas menjadi incaran konglomerat yang sering mengalami kesulitan mendapatkan lahan investasi dengan fasilitas memadai. Prioritas pemerintah daerah pada penyiapan tenaga kerja lokal menangani teknologi canggih, agar tak cuma jadi penonton. *

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR