DEBAT pasangan calon gubernur Lampung yang ketiga sudah selesai. Pertanyaan yang kerap muncul di masyarakat, apakah debat akan berpengaruh terhadap pilihan suara pemilih? Idealnya, debat pasangan calon diharapkan bisa memengaruhi suara pemilih. Sebab, melalui debat, kualitas pasangan calon akan terlihat. Kapasitas mereka dalam menyampaikan program dan beradu argumen saat debat akan memengaruhi referensi pemilih.

Namun, karena variabel yang memengaruhi referensi pemilih cukup banyak, seperti politik uang, tingkat pendidikan masyarakat, hubungan emosional antara pemilih dengan calon, agama, dan identifikasi terhadap partai, debat pasangan calon tidak serta-merta akan memengaruhi suara pemilih.



Debat pasangan calon gubernur sebagai salah satu syarat yang ditetapkan KPU memiliki sisi positif dalam membangun kualitas persaingan politik. Ekspektasi KPU agar masyarakat dalam menentukan pasangan calon lebih rasional dengan memahami visi-misi dan program pasangan calon melalui proses debat dalam batas minimal, khususnya di kalangan kelas menengah ke atas, bisa terwujudkan.

Namun, karena sebagian besar pemilih Lampung yang mayoritas berada di perdesaan dengan tingkat pendidikan masyarakat masih di bawah rata-rata, akses informasi masih terbatas. Pilihan pun masih cenderung tidak rasional. Maka itu, debat tidak menjadi penentu keberhasilan kampanye.

Debat antar-pasangan calon yang dilakukan KPU sebenarnya bisa memberi efek pengaruh yang luas kepada pemilih apabila dirancang dengan baik dan disesuaikan dengan segmen pemilihnya. Dengan begitu, materi dan forum debat akan lebih lentur, bisa dinikmati, dan tidak kaku seperti debat yang dilakukan selama ini.

Kelemahan Debat

Selama saya mengikuti langsung debat antar-pasangan calon, kesan pertama secara teknis berjalan kaku dan materi debat tidak bisa dieksplorasi oleh pasangan calon secara utuh. Pembatasan waktu yang rigid dengan materi pertanyaan yang ditanyakan secara formal menyulitkan bagi pasangan calon untuk bicara dan memberi jawaban secara utuh.

Terkesan ada kehati-hatian dari KPU untuk menampilkan debat yang dilakukan secara terbuka, karena mungkin saja akan memunculkan potensi konflik yang berimbas kepada para pendukungnya.  Oleh karena itu, kendati cukup baik dalam memfasilitasi debat, moderator tidak bisa melakukan improvisasi secara leluasa karena dia sebatas membacakan pertanyaan yang sudah dibuat dewan pakar.

Dari sisi kualitas jawaban yang dilakukan pasangan calon memperlihatkan materi debat dan jawaban dari pasangan calon sudah disiapkan cukup matang. Namun, problem keterbatasan waktu membuat jawaban yang disampaikan tidak bisa disampaikan dengan meyakinkan.

Debat yang disiarkan secara langsung televisi harapannya bisa ditonton di 15 kabupaten/kota di Lampung dan bisa memberi informasi kampanye dan memengaruhi pemilih. Akan tetapi, akses masyarakat untuk menonton acara debat pasangan calon jumlahnya terbatas serta daya jangkau siaran televisi swasta relatif terbatas. Karena itu, siaran langsung debat tidak terlalu siginifikan dalam memengaruhi perilaku pemilih.

Tradisi Debat

Debat pasangan calon sebagai bagian dari kampanye politik kualitasnya akan dipengaruhi aturan main debat, forum debat, materi debat, moderator, netralitas penyelenggara, dan kualitas pasangan calon. Dengan segala keterbatasan, debat pasangan calon yang sudah dilakukan KPU Lampung setidak-tidaknya arena persaingan politik pilkada sudah ditradisikan dalam kultur politik rasional dan logika pembentukan persepsi akal sehat.

Sebab itu, tradisi debat pasangan calon dalam persaingan pilkada harus tetap dipertahankan. Persoalannya, dari sisi teknis debat terbuka pasangan calon bisa diperbaiki, tetapi untuk mempersiapkan calon yang siap berdebat dengan metode yang benar mungkin sulit untuk diperbaiki. Sebab, dalam proses pengusungan pasangan calon secara mental dan penalaran tidak disiapkan untuk bisa berdebat dengan baik.

Esensi debat pasangan calon sebenarnya mengukur kualitas calon dalam mengekspresikan visi, gagasan, program, terobosan, dan alternatif kebijakan, bukan mengekspresikan standar normatif penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tecermin pada debat pasangan calon Pilgub Lampung.

Dari debat pasangan calon, akan kelihatan komitmen pasangan calon dalam menawarkan alternatif perubahan sehingga akan memengaruhi persepsi pemilih. Oleh karena itu, pasangan calon seharusnya mampu menyampaikan komunikasi dengan baik dan berargumen dengan nalar yang benar.

Debat pasangan calon kalau hanya berargumen dalam logika normatif, jawaban terhadap problema publik menjadi tidak solutif. Masalah keamanan atau begal, misalnya selalu dihubungnkan dengan aparat kepolisian atau kenapa tidak terjadi sinergisitas antara pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Maka, jawaban pasangan calon adalah karena kebuntuan komunikasi dan sulitnya berkoordinasi, padahal pesoalannya tidak sesederhana itu.

Di sisi lain, karena keterbatasan argumen yang disampaikan oleh pasangan calon, yang diekspresikan dalam debat adalah saling melemahkan di antara pasangan calon. Fenomena tersebut sebenarnya harus dilakukan, tetapi harus didukung dengan dukungan data dan alternatif kebijakan yang kuat, bukan sekadar pernyataan-pernyataan kualitatif. Metode melemahkan di antara pasangan calon sebenarnya menarik untuk melihat struktur argumen kebijakan, apakah pasangan calon cukup data dan argumen untuk menawarkan alternatif kebijakan.

Dengan debat itulah, pemilih akan bisa menilai mana pasangan calon yang layak dan pantas dipilih untuk jadi gubernur dan mana yang tidak layak. Lembaga survei seharusnya melakukan survei pascadebat untuk melihat perubahan elektabilitas paslon, bukan survei untuk membentuk opini dengan cara mengakali metodologi sehingga akuntabilitasnya sangat rendah sebagaimana dilakukan oleh lembaga survei yang berorientasi profit.

Akhirnya, debat antar-pasangan calon yang baru digelar selama tiga kali di Lampung adalah cermin dari keterbatasan penyelenggaraan debat dan keterbatasan kualitas pasangan calon yang harus diperbaiki ke depan. Sebab, debat tidak sebatas rutinitas kampanye formal yang digelar KPU, tetapi juga ada ada visi untuk mewujudkan kualitas demokrasi, melakukan pendidikan pemilih, sekaligus mencerdaskan publik dalam menentukan pilihan politik.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR