LALU lintas dan sarana transportasi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Lancarnya lalu lintas dipengaruhi alat transportasi yang melintasinya, serta didukung rambu-rambu sebagai alat kontrol.

Kepadatan suatu kota biasanya diiringi dengan padatnya lalu lintas. Karena itu, aturan terhadap lalu lintas amat sangat dibutuhkan demi kelancaran jalan raya yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan perekonomian suatu daerah. Demi kelancaran jalan raya itu pulalah dibutuhkan kebijakan dan aturan untuk menatanya.



Kondisi beberapa ruas jalan di Bandar Lampung yang berubah dengan adanya beberapa flyover, secara tidak langsung, mau tidak mau, harus diikuti dengan aturan lalu lintasnya. Keberadaan flyover yang mulanya ditujukan untuk memperlancar laju arus lalu lintas di Kota Tapis Berseri ini, belakangan malah membuat kondisi di ruas jalan sekitarnya justru makin ruwet, terutama pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari.

Berdasar pada data Badan Pusat Statistik tahun 2014 lalu, jumlah kendaraan di Provinsi Lampung mencapai 2,75 juta unit yang terdiri dari sepeda motor, mobil penumpang, mobil beban, dan bus. Trennya, jumlah tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, terlebih dengan kemudahan masyarakat dalam membeli kendaraan. Jumlah kendaraan ini tentunya makin menambah beban lalu lintas.

Untuk mengatasi kemacetan di kota ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung pun beberapa kali mencoba melakukan rekayasa lalu lintas. Mulai dari membuka Jalan Kartini, membuat jalur alternatif Jalan Pemuda menuju Jalan Raden Intan, ataupun mengubah arah laju kendaraan di Jalan Brigjen Katamso. Tapi, alih-alih lancar, rekayasa lalu lintas itu justru memperburuk kemacetan di kota ini.

Saat ini, setelah adanya pembangunan flyover, Pemkot seolah kebingungan menerapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik kemacetan. Kebijakan tergesa-gesa terhadap aturan lalu lintas pun berubah-ubah. Seperti sekarang, setidaknya ada 14 titik putar balik kendaraan (U-turn) yang akan ditutup. Antara lain di Jalan Pramuka, Jalan Sultan Agung, Jalan ZA Pagaralam, dan Jalan Pangeran Antasari. Sudah beberapa kali U-turn di sekitaran flyover tersebut berpindah lokasi, namun belum ditemukan titik yang tepat untuk mengurangi kemacetan. Alhasil, kondisi cucuk cabut aturan di jalan raya itu pun membingungkan pengguna jalan. Apalagi di lokasi minim petugas dan rambu-rambu lalu lintas.

Situasi lalu lintas yang belum stabil itu mestinya segera diatasi Pemkot Bandar Lampung berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kepolisian. Evaluasi kondisi lalu lintas menjadi hal penting dan darurat untuk segera diatasi sehingga tidak menimbulkan kerugian.

Sesuai dengan UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, rekayasa lalu lintas harus dibahas dalam forum lalu lintas. Selain itu, transparansi lalu lintas harus dikedepankan. Rekayasa lalu lintas itu wajib mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. Aturan yang dibuat harus bisa mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Kita berharap Pemkot bisa menarik pelajaran dan memikirkan dampak panjang dari kebijakan terkait lalu lintas. Mengatasi kemacetan tidak selalu dengan membangun ruas jalan baru, flyover atau menambah rambu-rambu lalu lintas. Kita bisa mencontoh kebijakan negara maju yang mengatasi kemacetan dengan aturan transportasi massal. Pemerintah semestinya mulai beralih dan memikirkan bagaimana memfasilitasi kendaraan umum sehingga dapat mengurangi laju kendaraan pribadi yang terus melonjak.

 

EDITOR

Iyar Jarkasih

TAGS


KOMENTAR