“TENANG, Yah, pulang dari les privat nanti sore, aku dijemput oleh Bang Go-Jek yang sudah jadi langgananku.” Itulah kalimat yang melegakan, keluar dari mulut anak bungsu ketika angkutan kota (angkot) mogok massal di Bandar Lampung pada Selasa (29/8). Mogok berbagai jurusan angkot membuat orang tua khawatir kalau anaknya pulang sekolah jalan kaki.


Tanpa disadari, anakku akrab dengan transportasi daring (dalam jaringan) atau online. Membeli makanan juga memakai jasa daring. Mudah, cepat, nyaman, dan aman. Cukup klik aplikasi yang dituju, semua sudah tersedia. Seperti Go-Jek dan Grab, ongkosnya sudah terukur, pengemudi dan kendaraan terdaftar resmi dalam aplikasi. Wajar jika warga merasa nyaman karena terlayani serbacepat oleh transportasi berbasis daring.




Angkutan daring ini berkembang pesat menjadi bisnis baru seiring majunya teknologi. Bisnis transportasi daring menjanjikan pasar yang luas. Bisnis ini juga tidak hanya menguasai sektor angkutan, juga merambah dunia makanan dan pakaian. Dikenal dengan Go-Foodtoko online, atau belanja online. Bisnis ini bisa dikerjakan di mana saja yang terhubung jaringan internet. Sekali lagi, bisnis daring menjadi primadona baru bagi anak bangsa.


Namun, belakangan bisnis transportasi daring dibuat nyaring oleh Mahkamah Agung (MA). Pengadilan tertinggi ini memerintahkan Menteri Perhubungan mencabut 14 pasal dalam Peraturan Menhub No. 26/2017 yang mengatur operasional transportasi berbasis aplikasi daring. Peraturan menteri itu, kata hakim MA, bertentangan dengan undang-undang (UU) lebih tinggi.


UU yang dilanggar itu adalah UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Jangan resah karena masa efektif putusan MA itu baru tiga bulan. Kita menghargai keputusan MA. Sampai 1 November Permenhub No. 26/2017 masih tetap berlaku," kata Menhub Budi Karya Sumadi.


Putusan MA menimbulkan reaksi di daerah. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mendahulukan kepentingan transportasi konvensional. Di kabupaten itu, ribuan sopir angkutan kota menggelar unjuk rasa menolak keberadaan transportasi daring karena membuat pendapatan merosot. Putusan itu juga menyulut pengemudi angkot Bandar Lampung. Mereka mengancam akan demo besar-besaran, membidik pengemudi transportasi daring agar menghentikan aktivitasnya.


Persatuan Pengusaha Pengemudi Angkutan Bandar Lampung (P3ABL) menginginkan penyetaraan tarif agar persaingan usaha menjadi sehat. Pastinya tarif angkutan daring berbeda dengan angkutan biasa. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh transportasi daring sudah seharusnya pemerintah membuka akses, kesempatan, pengamanan, dan perlindungan kepada bisnis baru ini.  

                           ***

Jika tidak difasilitasi, konflik angkutan daring terus-menerus terjadi, dan menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi, juga membahayakan integritas bangsa. Tidak terkecuali Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemkot berjanji melakukan sweeping (penyisiran) untuk menertibkan angkutan daring yang beroperasi di kota Seribu Tapis ini.


Mengapa mereka dirazia? Karena angkutan yang kini digandrungi banyak warga tidak memiliki izin operasional, katanya. Segitu parahnya? Demi sesuap nasi, Go-Jek tidak kehilangan akal. Mereka tetap beraktivitas tetapi tidak memakai atribut resmi. Mau tidak mau, suka tidak suka anak bangsa sudah sangat akrab dengan transportasi berbasis daring ini.


Layanan angkutan daring meningkatkan produktivitas aset modal dan tenaga kerja. Transportasi layanan prima dan berdaya saing tinggi itu sangat dirasakan masyarakat. Jika dua tahun lalu, warga masih membeli tiket pesawat udara dan darat melalui loket. Kini dibuat mudah dan cepat. Konsumen bisa mengaksesnya melalui daring.


Pembayarannya pun dilakukan melalui mobile banking. Era digital sudah mengubah perilaku manusia yang ingin serbacepat dan akurat. Sekarang ini, Indonesia menghadapinya.

Pelaku bisnis dari luar negeri merambah transportasi aplikasi daring di negeri ini. Perusahaan transportasi konvensional harus berubah mengikuti tuntutan masyarakat.
Pelaku bisnis harus berpikir meningkatkan kinerja dan efisiensi. Upaya memanfaatkan aplikasi teknologi, memberi kemudahan akses layanan yang cepat adalah pilihan saat ini. Kebutuhan layanan itu tidak sejalan dengan putusan hakim MA yang tidak mengikuti perkembangan teknologi.


Harusnya hakim yang mengambil keputusan terkait transportasi daring harus mengacu pada UU Perlindungan Konsumen, UU Persaingan Usaha, dan UU Antimonopoli. Presiden juga menterinya sedang gencar menata  transportasi umum berbasis daring. Menjadi elok jika hakim berpikir lebih realistis dengan pertimbangan sosiologis anak bangsa yang sangat matang.


Sejumlah pengamat transportasi dan kota mengingatkan putusan MA membuat gejolak antara pengemudi taksi konvensional dan daring. Jika di Jakarta tidak ada gesekan lagi, tetapi di daerah masih rentan konflik. Apalagi kepala daerah terkesan membela taksi konvensional untuk pencitraan dan tidak prokemajuan teknologi.


Dengan demikian, Menteri Perhubungan harus membuat peraturan baru lagi agar tidak menimbulkan keresahan pascaputusan MA. Prokontra layanan  daring tidak merugikan anak bangsa. Pastinya negara hadir dan mengawal peraturan baru yang berorientasi keadilan, menumbuhkan perekonomian bagi anak bangsa. Bukan mematikan bisnis ekonomi baru yang lagi diminati masyarakat.  ***

 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR