BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung mengingatkan kepada peserta pemilu baik bakal calon anggota legislatif dari partai politik dan perseorangan calon DPD RI apabila mendapat sumbangan dana kampanye berlebih diwajibkan untuk menyerahkan kepada kas negara.

Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Provinsi Lampung, M. Tio Aliansyah. Ia mengatakan sesuai PKPU Nomor 24 tentang dana kampanye Pasal 17 menyebutkan dana kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan, kelompok, perusahaan atau badan usaha non-pemerintah bersifat komulatif selama penyelenggaraan Kampanye. Peserta pemilu yang menerima sumbangan melebihi aturan harus mengikuti mekanismenya.



"Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan dilarang menggunakan dana dimaksud, wajib melaporkan kepada KPU, dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir,” katanya usai bimbingan teknis pelaporan dana kampanye pemilu 2019 di Bukit Randu Hotel dan Resort, Selasa (11/9/2018).

Untuk besaran sumbangan dan kampanye yang diterima dari pihak lain perorangan maksimal Rp2,5 miliar dan kelompok atau badan usaha non pemerintahan maksimal Rp25 miliar. Sedangkan untuk dana kampanye pemilu anggota DPD, dari perseorangan maksimal Rp750 juta dan dari kelompok atau badan usaha non pemerintah maksimal Rp1,5 miliar. Ia mengatakan untuk Pemilu 2019 tidak ada batasan pengeluaran dana kampanye. Sebelumnya untuk Pilgub Lampung 27 Juni 2018, batasan pengeluaran dana kamapanye sebesar Rp72 miliar.

"Total sumbangannya tidak ada batasan yang dibatasi hanya penerima sumbangannya," kata Mantan Komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara ini.

Dia mengatakan peserta pemilu 2019 wajib membuka rekening khusus dana kampanye (RKDK) selambat lambatnya pada tanggal 22 September 2018 mendatang. Rekening khusus ini menjadi salah satu poin dalam Laporan Awal dana kampanye (LADK) yang akan di serahkan pada tanggal 23 September 2018.

Laporan awal ini memuat tentang sumber dana kampanye yang akan digunakan selama berkampanye. Peserta pemilu baik calon DPD maupun Parpol. Peserta pemilu wajib memiliki rekening khusus, terpisah dari rekening partai maupun rekening pribadi,untuk menampung seluruh dana kampanye di pemilu 2019 mendatang.

"Ada tiga kewajiban Partai politik maupun calon DPD dalam laporan dana kampanye ini, pertama menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK), kedua menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) ketiga menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampaye (LPPDK). Jadi harus dipisah dari rekening pribadi maupun parpol, kan parpol ada juga rekeningnya pada saat mendaftar utk menjadi peserta pemilu, tetapi ini harus ada khusus rekening untuk dana kampanye,” katanya.

Kemudian ia juga menjelaskan saat menyerahkan LADK peserta pemilu, parpol dan calon DPD juga harus meliputi rekening khusus dana kampanye ini, jumlah saldo awal pada saat pembukaan rek khusus dana kampanye (RKDK). Kemudian harus dituliskan juga jika ada penerimaan dan pengeluaran sebelum masa kampanye dimulai.

“Wajib bagi partai membuka RKDK paling lambat 1 hari sebelum masa kampanye yaitu tanggal 22 September 2019. Bagi parpol tidak menyerahkan LADK sanksinya di batalkan sebagai peserta pemilu sesuai wilayahnya. Kalau parpol di provinsi tidak menyerahkan LADK maka tidak bisa menjadi peserta pemilu di tingkat provinsi. Kemudian jika partai tidak menyerahkan LPPDK maka perolehan kursi partai di batalkan dan tidak ditetapkan dan perolehan kursi tersebut tidak bisa di ambil oleh partai lain otomatis kursi tersebut kosong di DPRD yang bersangkutan," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR