PRINGSEWU (Lampost.co) --  Proporsi terbesar pendapatan Kabupaten Pringsewu pada 2017 lalu masih berasal dari pos dana perimbangan yang mencapai 74,86 % dibandingkan PAD yang hanya sebesar 6,37 % dari realisasi total APBD-P Pringsewu sebesar Rp1.220.327.451.765. Hal ini disampaikan Bupati Pringsewu Sujadi dalam penyampaian LKPJ tahun 2017, di hadapan sidang paripurna dewan, yang berlangsung, Senin (16/4/2018).

Sidang paripurna penyampaian LKPJ tahun 2017, di pimpin oleh Wakil Ketua Sagang Nainggolan dan di hadiri pula Wakil Bupati Fauzi, Wakil Ketua DPRD Styono, Kasi Pidsus Kejari Pringsewu Lenardo Adiguna, beberapa kepala OPD,  camat dan kepala bagian OPD kabupaten setempat. Dari 40 anggota dewan 35 serta ikut dalam paripurna.



Sujadi menjelaskan dari total realisasi nilai belanja sebesar Rp1.139.864.852.731,09 dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik wajib maupun pilihan serta urusan bersama antar pemerintah.

Ia menambahkan arah kebijakan penggunaan belanja daerah, diprioritaskan pada belanja wajib yakni belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. "Setelah itu baru diarahkan pada belanja yang bersifat prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujarnya.

Sementara Jhoni Sapuan anggota dewan dari fraksi Partai Demokrat menyatakan penyampaian LKPJ tahun 2017 akan segera dibahas oleh Pansus LKPJ. "Hari ini dewan langsung menggelar rapat pembentukan Pansus yang anggotanya dari masing-masing fraksi," kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR