DUIT itu membawa istri peratin atau kepala desa (kades) asal Lampung Barat bisa pelesiran ke Pulau Dewata, Bali. Duit itu juga menyeret bupati Pamekasan, jaksa, serta kades masuk bui karena tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan duit itu juga bisa mengubah kehidupan warga desa lebih baik lagi agar tidak ketinggalan jauh dari penduduk kota.


Bahkan duit yang bernama dana desa itu juga memenjarakan inspektur jenderal Kementerian Desa karena menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pejabat ini hanya ingin mengejar predikat Wajar tanpa Pengecualian (WTP) tentang pengelolaan dana desa. Luar biasa! Dana khusus dari Pemerintah Pusat itu untuk membantu rakyat desa. Mereka bisa memperbaiki infrastruktur sehingga keluar dari ketimpangan.




Pada 2016, dana desa yang dikucurkan ke seluruh desa di negeri ini berjumlah Rp46,96 triliun. Tahun 2017,  nilainya bertambah jadi Rp60 triliun. Dan pada 2018, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, menganggarkan Rp120 triliun. Tahun depan, setiap desa  akan mengelola dana tadi berkisar Rp1,7 miliar. Jika tidak ada kehati-hatian, akan banyak perangkat desa yang bakal masuk bui.


Tadinya, dana desa yang mengucur masih sedikit. Sekarang, warga desa dimandikan uang mencapai miliaran rupiah. Mereka tiba-tiba diserahi menangani duit dalam jumlah yang besar. Dampak dari dana desa akan terjadi perubahan yang sangat besar di desa. Pak Kades pun harus piawai mengelola dana segar itu. Jika tidak,  bisa terjadi konflik antarwarga.


Panas dingin memegang dana desa itu bergantung pengelolanya. Duit akan dingin manakala bisa bermanfaat bagi rakyat, bukan memenuhi hajat untuk kepentingan pribadi.  Kades juga memerlukan pendidikan khusus untuk mengelola dan melaporkan penggunaan dana desa. Jangan sampai dana itu dibelikan organ tunggal, bahkan ada juga untuk meminang istri baru lagi.


Kades harus bisa mengajak warganya berembuk mengelola dana. Atau bisa membuat kecemburuan manakala tidak berlaku adil kepada warga. Seperti dipertontonkan istri-istri kepala kampung Lampung Barat yang berstudi banding ke Bali pada 9—11 Agustus lalu. Mengapa harus ke Bali? Kegiatan yang dibungkus dengan program bimbingan teknik (bimtek) diikuti  oleh131 istri kepala kampung.


Mereka diduga menggunakan dana desa Rp1,31 miliar. Begitu fantastis. Pelesiran mengeruk dana warga ini membuat Indonesia Corruption Watch (ICW) geram. Tahun 2018, ICW merekomendasikan agar kenaikan anggaran desa Rp120 triliun dibatalkan. Usulannya sangat beralasan karena dana desa itu menjadi lahan baru bagi koruptor.


Rakyat pun harus terlibat aktif mengawasi penggunaan dana desa yang dikelola perangkat desa. Jika warga tidak peduli, membiarkan banyak kasus penyimpangan, korupsi itu akan masif dan sistematis karena banyak melibatkan kelompok kepentingan. Rakyat jadi terkapar dibuat koruptor. Dana itu tidak sampai dinikmati warga desa.


***


Untunglah KPK meminta rakyat agar berperan aktif mengawasi kasus korupsi. Bahkan KPK memberikan imbalan bagi yang melaporkan korupsi. Komisi lumayan untuk membeli bakso. Sebesar 0,02% dari nilai uang  yang dikembalikan ke negara.  “Pelapor mendapat dua permil. Itu sudah menjadi hak pelapor,” kata Ketua KPK Agus Raharjo pada acara seminar di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, pekan lalu.


Hingga kini, pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah menyerahkan 60 kasus penyelewengan dana desa kepada KPK untuk didalami. Sebagai catatan penegak hukum, jumlah desa di Indonesia sebanyak 75 ribu. Di Lampung saja 2.435 desa. Tahun ini, desa di Lampung menerima kucuran dana segar sebesar Rp1,95 triliun.


Terkait penyelewengan dana desa itu, KPK juga melindungi nama pelapor jika si pelapor merasa takut. Lalu bagaimana mendapatkan uang komisi yang dijanjikan oleh lembaga antikorupsi ini, dalam melaporkan kasus korupsi? Pelapor bisa mengklaim haknya atas komisi, setelah kasusnya disidangkan dan terdapat pengembalian dana ke kas negara. Terkait laporan dana desa yang menyimpang itu, publik menunggu hasil!


Paling tidak, ada tiga masalah yang menjadi penyebab penyelewengan dana desa. Pertama, tidak singkronnya peraturan dari pusat hingga ke daerah. Ini membuat celah dana desa dikorup. Tumpang tindih peraturan membuat kebocoran dana tak bisa disumbat lagi. Penyebab kedua adalah perangkat atau aparatur desa, belum memahami tata kelola dana mulai dari desain perencanaan hingga penggunaan,  pemanfaatannya.


Lalu, penyebab yang ketiga, terjadinya penyelewengan dana desa adalah pola rekrutmen pengelola belum memiliki integritas sehingga ia terjebak dari permainan untuk melakukan pelanggaran. Selain ketiga penyebab itu, agar aparatur desa tidak ramai-ramai masuk bui, diperlukan model penggunaan dan pelaporan yang  transparan dikelola langsung oleh rakyat.


Jadikanlah desa yang berhasil itu—menjadi percontohan desa-desa lain. Seperti di Lampung ini. Provinsi ini menggelontorkan dana desa untuk memperbaiki kampung melalui Gerakan Membangun (Gerbang) Desa. Pastinya, dana desa miliaran itu dimanfaatkan untuk mencari jalan keluar dari kemiskinan, kesenjangan, dan ketimpangan di pelosok negeri ini.


Di pedesaanlah paling banyak berdiam kelompok masyarakat marginal, mulai dari petani hingga nelayan. Mereka menunggu belas kasihan para pembawa amanah rakyat. Dana desa menekan terjadinya ketimpangan antarwilayah dan warga yang hidup di perdesaan.  Hukuman mahaberat bagi koruptor yang mengeruk dana desa.  ***

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR