BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Provinsi Lampung prihatin terkait minimnya keterwakilan perempuan yang menjadi Anggota Bawaslu 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Periode 2018-2023.

Direktur Eksekutif DAMAR, Sely Fitriani mengecam terkait kekosongan perempuab di Bawaslu 10 Kabupaten/Kota dan minimnya perempuan di Bawaslu di seluruh Provinsi Lampung. Ia mengatakan di UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 92 ayat (11) yang menyebutkan bahwa komposisi keanggotaan penyelenggara pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.



Namun menjadi ironi adalah hasil penetapan Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor: 0611/K.BAWASLU/HK.01.00/VIII/2018 menunjukkan hanya 5 perempuan dari 61 orang anggota Bawaslu di 15 kabupaten/kota Provinsi Lampung, atau sama dengan 8,19%. Jauh di bawah 30%! Untuk bawaslu kab/kota, perempuan hanya berada di 4 Kabupaten dan 1 kota, yaitu: Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, dan kota Bandarlampung. Sementara di 10 Kabupaten kosong perempuan.

"Kita mendorong kepimpinan perempuan di institusi publik, mempertanyakan komitmen bahkan mengecam Panitia  Seleksi  Bawaslu   Provinsi Lampung Periode 2018-2023 mengenai pentingnya perempuan dalam proses pemilihan sebagai salah satu indikator demokrasi, khususnya dalam menjaga kualitas pemilihan," katanya melalui pesan tertulisnya, Senin (20/8/2018).

Ia mengatakan kekosongan di sebagian besar wilayah Lampung dan rendahnya prosentase perempuan secara keseluruhan adalah wajah dari ketidakpedulian tim seleksi terhadap pentingnya keterwakilan bahkan kesetaraan perempuan dan laki-laki di semua institusi publik, sebagaimana diamanahkan dalam UU RI No 7 tahun 2017 dan Nawacita, sub-agenda prioritas 2 dari agenda prioritas kedua (membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya), yaitu meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan.

"Kebijakan  affirmative  untuk  perempuan yang  seyogyanya  berada  di prosentase  paling minim yaitu 30%, sejauh ini terlihat hanya sebatas himbauan dari Pemerintah, yang cenderung diabaikan dan pelanggarannya tanpa sanksi," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR