LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 18 June
8335

Tags

LAMPUNG POST | Cukup Lima Hari
Ilustrasi full day school. kompasiana.com

Cukup Lima Hari

“AYAH, sekolahku kan lima hari. Masuk pukul 07.00, pulangnya sore hari. Itu kan sejak aku masih SD, sekarang sudah SMP masih lima hari,” kata anak bungsuku. Dia berucap setelah menonton tayangan acara diskusi di televisi yang pro-kontra membahas Peraturan Mendikbud No. 23/2017 tentang Hari Sekolah.
Peraturan tertanggal 9 Juni 2017 itu menyebutkan mulai tahun pelajaran 2017/2018 sekolah berlangsung Senin—Jumat. Jam sekolah menjadi delapan jam setiap hari. Sebenarnya, sekolah swasta apalagi menyebut dirinya sekolah internasional atau Islam terpadu dengan diberlakukannya lima hari sekolah, bukanlah persoalan yang baru.
Pihak kontra dengan peraturan itu menuding kebijakan sekolah delapan jam tidak ada bedanya dengan sekolah penuh waktu. Peraturan baru itu merampas kemerdekaan dan kreativitas anak. Adapun yang kontra berkata, anak didik dipasung di sekolah dengan dicekoki pelajaran selama delapan jam.
Bagi yang pro, berpendapat penambahan jam sekolah dengan lima hari hanyalah untuk penguatan pendidikan karakter di kalangan peserta didik menjadi kebutuhan sangat mendesak.  Mendesak karena karena siswa tidak lagi menemukan anutan di ruang publik.
Sebuah gagasan yang besar menunjukkan bahwa pertambahan jam sekolah bukan untuk diisi dengan materi pelajaran di muka kelas. Namun, lebih untuk pengembangan diri anak melalui kegiatan ekstrakurikuler, seperti olahraga dan kesenian. Sekolah internasional dan Islam terpadu melakukannya bertahun lamanya. Tidak ada hambatan. Justru anak lebih matang dan berkarakter.
Dua hari libur dalam sepekan membuat siswa bisa berkreasi, diterima, serta dijalani dengan aktivitas dan kreativitas. Fakta selama ini, lima hari sekolah bukan paksaan, bukan juga keharusan. Namun, sebuah opsi, pendidikan siswa lebih optimal lagi. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan setuju sekolah lima hari  atau lebih keren full day school.
Namun, program itu perlu disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Bagi sekolah di kota, sangat besar kemungkinan untuk diberlakukan lima hari. Untuk di desa perlu lagi kajian mendalam dan bertahap karena sekolah di desa masih banyak kekurangannya.  Konsep delapan jam belajar, siswa tidak hanya menerima pelajaran yang berasal dari buku teks, tetapi anak didik lebih menerima pendidikan karakter.
Dalam banyak kesempatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi memastikan transfer pengetahuan dari buku teks hanya diterapkan 30%, sisanya diisi pendidikan karakter. Menurut menteri, penguatan pendidikan karakter menjadi kebutuhan. Mengapa? Karena siswa tidak menemukan lagi keteladanan dalam hidupnya.
Contohnya? Banyak elite politik, birokrat memberi teladan buruk melalui perilaku koruptif, mengubar kebencian. Saatnya anak bangsa merumuskan  kembali—menanamkan nilai-nilai kejujuran, bersikap toleransi, tidak keras kepala, hukum dilanggar, mau menang sendiri, gotong royong, juga sikap budi pekerti. Penguatan pendidikan karakter sangat berkorelasi erat dengan pengamalan Pancasila.  

***

Ternyata niat baik untuk membuat anak bangsa menjadi pintar, cerdas, dan berkarakter belum berjalan mulus. Adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan hak uji materi ke Mahkamah Agung atas lima hari sekolah.  "Kebijakan itu bertentangan UU No. 20/2007 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51," kata Ketua Departemen Hukum dan Advokasi PPP Arif Sahudi.
Dalam Pasal 51, berisi pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dilaksanakan berdasar standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Dengan demikian, kebijakan lima hari sekolah tidak senapas dengan UU No. 20/2007.  Itu argumentasi partai berlambang Kakbah itu menggugat.
Tidak itu saja, mereka pun beralasan dalam UU No. 4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sangat jelas menyatakan, beban kerja guru jika dikaitkan dengan kebijakan lima hari sekolah akan melampaui jumlah jam mengajar. Pesan itu diatur dalam Pasal 35 Ayat (1).
Tidak hanya PPP yang menolak lima hari sekolah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga meluruskan keinginan Kemendikbud.  MUI dan NU mengkhawatirkan madrasah akan gulung tikar. Adalah Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid menyatakan tidak bisa membayangkan berapa jumlah madrasah diniah yang dikelola secara mandiri dan sukarela oleh masyarakat akan tutup.
Lebih ekstrem lagi PBNU menilai program sekolah lima hari sangat ahistoris dan mengabaikan sosial budaya masyarakat muslim di negeri ini. "Sekolah lima hari yang digagas Pak Menteri sudah lama mendapatkan penolakan. Jika tetap dilaksanakan mulai tahun pelajaran baru, ini bentuk kebijakan yang tidak aspiratif," kata Ketua PBNU Sulton Fatonia.
Masak sih banyak sekolah agama akan tutup dan mengabaikan sosial budaya akibat lima hari sekolah? Kenapa sekolah label internasional dan sekolah Islam terpadu toh masih tetap buka, bahkan hingga hari ini yang mau daftar masuk saja, antreannya sangat panjang. Sepertinya bangsa ini rentan dengan perubahan. Kalau ingin berubah, beribu alasan disampaikan.
Tidak salah kita kaji dulu program lima hari sekolah. Bahkan Ditjen Pendidikan Dasar Menengah Kemendikbud masih mematangkannya lagi. Ada dua opsi  sekolah lima hari yang akan dilaksanakan tersebut. Pertama, siswa belajar di satu sekolah penuh mulai pagi hingga sore hari dengan menggunakan fasilitas belajar sekolah yang ada.
Opsi kedua, siswa belajar di sekolah hingga siang, setelah itu dilanjutkan di lembaga seperti madrasah diniah, pesantren, sanggar seni, olahraga, museum, dan tempat belajar lain bebas dipilih oleh siswa. Jadi kata siapa, madrasah gulung tikar? Program lima hari sekolah justru memperkuat eksistensi sekolah agama yang meluluskan anak berkarakter.  ***

LAMPUNG POST
TRANSLATE

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv