PEMANFAATAN teknologi informasi (TI) harus dilakukan dengan kehati-hatian serta iktikad baik dalam menyikapi perkembangan informasi. Tujuan pemanfaatannya haruslah untuk mencerdaskan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
Karena itulah, UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjabarkan berbagai hal baik dalam pemanfaatan TI, sehingga polisi sebagai penegak hukum langsung akan mengawasinya untuk mengantisipasi penyalahgunaan TI.
Terutama menyambut tahun politik 2018 dan 2019, polisi mengawasi akun-akun media sosial (medsos) menyebar isu SARA dan kabar bohong alias hoaks menjelang momen pemilihan kepala daerah serentak dan pemilu legislatif dan pemilu presiden.
Dari pengalaman sebelumnya, hajat demokrasi di setiap tingkatan selalu diganggu politik medsos. Praktisi politik dan kaki tangannya mengambil keuntungan demi hoaks dan mengandung unsur kebencian agar syahwat politiknya terpenuhi.
Dalam UU ITE, aktivitas politik kotor seperti itu bakal diganjar pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda Rp1 miliar. Namun, ancaman itu bak anjing menggonggong, kampanye hitam tetap mewarnai hampir tiap perhelatan politik.
Karena itu pula, menyambut tahun politik, pemantauan media sosial pun dilakukan Polda Lampung melalui cyber troops atau pasukan siber. Pasukan itu akan maping mengantisipasi akun-akun hoaks, baik medsos maupun aplikasi chat.
Dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi), pasukan itu akan mendata dan menginventarisasi serta menindak jika ditemukan ada perbuatan pidana dalam aktivitas penggunaan TI berupa menyebar kabar bohong, ujaran kebencian, hingga isu SARA.
Bahkan, akan ada aplikasi canggih yang dapat langsung memblokir akun-akun yang berbau kekerasan, narkoba, dan pornografi. Polda Lampung juga berupaya memberikan pendidikan literasi digital agar warga internet bijak menggunakan media sosial.
Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa penguatan akhlak umat bermedsos. Sejalan UU ITE, MUI melarang umat muslim melalui medsos membicarakan keburukan atau aib orang lain, fitnah, adu domba, dan penyebaran permusuhan.
Maka, lengkaplah proteksi aturan dan pasukan khusus mencegah politik hitam di medos. Kini tinggal individu mulai menyadari berhati-hati bermedsos. Ada batasan-batasan tertentu yang bila dilanggar bakal kena sanksi hukum positif dan hukum agama.
Di sisi lain, para penegak aturan pun ditantang untuk benar dan netral dalam menyikapi setiap pelanggar politik medsos. Jangan justru masuk ke area politik, dukung-mendukung sehingga kepastian hukum yang juga tercantum dalam UU ITE terabaikan. n

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR