JAKARTA (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki catatan negatif terhadap sejumlah nama dari 20 calon pimpinan (Capim) Jilid V yang lolos tes profile assestment. Catatan negatif itu bahkan sudah pernah disampaikan kepada panitia seleksi (Pansel).

"Misalnya terkait ketidakpatuhan dalam pelaporan LHKPN, kemudian dugaan penerimaan gratifikasi. Jadi kami menerima informasi adanya dugaan penerimaan gratifikasi terhadap yang bersangkutan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di KPK, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.



Tak hanya itu, menurut Febri, Lembaga Antirasuah juga mencatat adanya dugaan perbuatan melanggar hukum lain yang pernah dilakukan sejumlah capim tersebut, misalnya pelanggaran etik. Sayangnya, dia tak membeberkan nama-nama yang dimaksud.

"Tapi calon-calon itu masih lolos dan kita lihat namanya pada 20 nama saat ini," kata dia.

Lembaga Antirasuah meminta pansel serius menyeleksi para capim. Terpenting, proses seleksi dilakukan secara ketat.

"Kami berharap ada proses yang lebih ketat yang dilakukan oleh pansel karena masih ada proses uji publik nantinya," ujar Febri.

Sebanyak 20 nama capim dinyatakan lolos ke tahap berikutnya. Mereka yang lolos ialah empat perwakilan Polri, yakni Wakabareskrim Irjen Antam Novambar, Kapolda Sumatra Selatan Irjen Firli Bahuri, Kapolda Sumatra Barat Brigjen Bambang Sri Herwanto, dan Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Sri Handayani.

Dari kejaksaan yakni Johanis Tanak, Supardi, dan Sugeng Purnomo. Salah satu pensiunan jaksa, Jasman Panjaitan, juga bertahan dalam seleksi pimpinan Komisi Antirasuah ini.

KPK sendiri masih memiliki perwakilan di proses ini, yakni Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan pegawai KPK Sujanarko. Hakim Nawawi Pomolango dan advokat Lili Pintauli Siregar juga lolos pemeriksaan profil.

Kemudian, dari akademisi ada tiga dosen yang bakal mengikuti seleksi selanjutnya, yakni Luthfi Jayadi Kurniawan, Neneng Euis Fatimah, dan Nurul Ghufron. Capim lainnya adalah karyawan BUMN Cahyo RE Wibowo, auditor BPK I Nyoman Wara, penasihat menteri desa Jimmy Muhamad Rifai Gani, PNS Seskab Roby Arya, dan PNS Kemenkeu Sigit Danang Joyo.

Peserta seleksi yang lolos wajib mengikuti tes kesehatan, wawancara, dan uji publik. Peserta yang tidak mengikuti tes tersebut dinyatakan gugur.

Tes kesehatan berlangsung di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (PSPAD) Gatot Soebroto pada Senin, 26 Agustus 2019. Wawancara serta uji publik digelar di Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa, 27 Agustus 2019, hingga Kamis, 29 Agustus 2019.

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR