JAKARTA (Lampost.co)--Pemerintah membolehkan penggunaan alat tangkap cantrang oleh nelayan. Namun pengoperasiannya dilakukan sembari menunggu pengganti alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pemerintah melarang penambahan jumlah cantrang yang ada. "Saya ingin anda-anda menguasai laut Indonesia. Bukan kapal-kapal ikan asing," kata Susi saat berorasi di atas kendaraan pengunjuk rasa di lapangan Monas, Rabu (17/1/2018) sore.



Sebab, pemerintah akan memberikan bantuan bagi nelayan yang mengalami kredit macet. Juga mendesak agar nelayan memberikan data ukuran kapal yang valid. "Kalau masih ada yang bohong, tahun depan ditenggelemin," kata dia.
Menteri Susi berorasi saat nelayan berunjuk rasa menolak pelarangan cantrang di lapangan Monas. Akhirnya, Presiden Jokowi sekitar pukul 15.30 WIB didampingi Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno menerima perwakilan pengunjuk rasa. 

Usai mendengar pengumuman Menteri Susi, para pengunjuk rasa yang memulai aksi sejak pukul 08.00 mulai membubarkan diri dari lapangan silang Monas Jakarta.

Ketua KUD Karya Mina Kota Tegal Hadi Santoso, salah satu perwakilan nelayan yang bertemu dengan Presiden dan Susi, mengaku senang dengan hasil pertemuan yang berlangsung selama beberapa jam itu. "Dengan negosiasi yang cukup lama, cantrang oleh Bapak Presiden boleh melaut lagi," ujar Hadi.

Kendati kembali diperbolehkan menggunakan cantrang, para nelayan tidak diizinkan menambah kapal dengan alat tangkap yang sebelumnya dianggap merusak lingkungan laut itu.  Pemerintah juga akan memfasilitasi pinjaman bagi para nelayan cantrang yang ingin membuat kapal baru dan beralih alat tangkap. Pengajuan kredit, ujarnya, dapat disampaikan melalui kepala daerah setempat.
"Bu Susi sudah terbuka hatinya. Nanti bagi pemilik-pemilik kapal yang niat beralih alat tangkap bisa mengajukan pinjaman," katanya.

Kawal Pelarangan

Sebelumnya, sejumlah daerah di Lampung mulai mengawasi penggunaan cantrang. Kasubdit Gakkum Polair Polda Lampung AKBP Rahmat Hidayat mewakili Dirpolair Polda Lampung Kombes Rudi Hermanto mengatakan aturan pelarangan cantrang sudah jelas.
"Larangan itu sesuai dengan Permen No.2/2015 tentang Larangan Penggunaan Hela/Trauler dan Pukat Tarik. Peraturan itu juga diperkuat UU No.45/2009 tentang Perikanan," ujarnya.
Ia mengimbau seluruh nelayan di perairan Lampung meninggalkan penggunaan alat-alat terlarang menangkap ikan karena melanggar hukum dan termasuk illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal.

Kini Ditpolair tetap akan mengawasi apa yang menjadi kebijakan pemerintah terhadap nelayan agar tidak melanggar hukum. 
 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR