PEMERINTAH resmi mengundangkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan narapidana (napi) korupsi untuk menjadi calon legislatif pada Selasa (3/6). Berita negara tentang diundangkannya PKPU ini ditandatangani Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana.

Larangan yang dimaksud dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 itu tertulis di Pasal 4 Ayat (3). Aturan pelarangan mantan napi korupsi menjadi caleg ini berpindah. Sebelumnya, poin ini berada di Pasal 7 Ayat (1) Poin h pada formulir yang diunggah KPU (Tempo.co.id. 3/4/18).



Pengundangan PKPU ini sementara mengakhiri polemik antara KPU dan pemerintah, yang pada mulanya pemerintah keberatan tentang larangan napi koruptor mencalonkan diri dengan alasan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak melarang napi koruptor untuk nyaleg.

Namun, PKPU ini rawan digugat ke MA. Kalau terdapat gugatan dan PKPU dianulir MA, akan cukup merepotkan penyelenggaraan pemilu yang waktunya singkat.

Setelah diundangkan, larangan mantan terpidana korupsi jadi caleg terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2) berbunyi, "Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”.

Padahal, ketentuan Pasal 240 UU Pemilu (1) bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: (a) telah berumur 21 tahun atau lebih; (b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (c) bertempat tinggal di wilayah NKRI; (d) dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; (e) berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MA kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Lalu, (f) setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika; (g) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (h) sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; (i) terdaftar sebagai pemilih; (j) bersedia bekerja penuh waktu.

Kemduian, (k) mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, anggota TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; (l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah itu, (m) bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; (n) menjadi anggota parpol pemilu; (o) dicalonkan hanya di satu lembaga perwakilan; dan (p) dicalonkan hanya di satu daerah pemilihan.

Wakil Rakyat, Wakil Tuhan

Dulu, dalam demokrasi dikenal istilah vox pupuli vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan). Intinya, rakyat yang telah memilih wakilnya di parlemen, pemimpin negara, disamakan dengan Tuhan yang menentukan raja-raja secara turun-temurun menjadi raja dalam sistem teokrasi. Karena itu, di Inggris, raja, pemimpin, atau wakil rakyat di parlemen tidak boleh tercela, karena mereka presentasi dari suara rakyat yang juga suara Tuhan. 

Dalam UU tidak terdapat ketentuan napi koruptor nyaleg, yang ada terhadap napi koruptor harus mengumumkan secara terbuka kepada publik bahwa ia adalah mantan napi. Namun, yang menarik di Indonesia, terdapat mantan napi korupsi yang nyaleg ternyata menang seperti yang terjadi di Jawa Timur.

Kemarin dalam Pilkada 2018 Kabupaten Tulungagung pemenangnya adalah pasangan calon yang sedang ditahan KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Tahun 2000-an lalu pilkada di Lampung Timur pemenangnya adalah Sutono dan Erwin Arifin, yang saat itu Sutono berstatus tersangka tindak pidana korupsi APBD Lamtim. Di Mesuji, pemenang pilkada adalah Khamamik-Ismail Ishak yang saat itu Ismail Ishak berstatus napi dan sedang mendekam di LP Bawangatak, Menggala.

Maka itu, memang menarik pilkada atau pileg di Indonesia yang ternyata terdapat yang memenangkan mantan napi korupsi atau napi korupsi yang menunjukkan bahwa wakil rakyat atau pemimpin tidak “sakral” seperti di negara-negara lain.

Di AS, pemimpin tidak boleh tercela. Jangankan melakukan tindak pidana, melakukan perbuatan amoral seperti berselingkuh dan mempekerjakan PRT imigran gelap saja sudah membuat yang bersangkutan mundur atau akan menerima risiko kalah dalam pemilihan. Karena itu, KPU ngotot membuat PKPU mantan napi koruptor tidak boleh nyaleg, sebagaimana negara-negara kampiun demokrasi lainnya.

Pertentangan antara pemerintah dan KPU sebagaimana dilaporkan BBC.com, Senin (2/7), yang dimaksud Menkumham RI, hukum positif hingga kini tidak melarang mantan napi mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif. Hanya pengadilanlah yang mempunyai kewenangan mencabut hak politik seseorang. UU Pemilu memang tidak melarang mantan napi mencalonkan diri.

Sinyal yang sama juga dikirim Presiden Joko Widodo pekan lalu yang mengatakan mantan napi kasus korupsi mempunyai hak politik, sama dengan warga negara yang lain, suatu hak yang dijamin konstitusi.

"Sekarang ini boleh kita katakan sedang terjadi kompetisi antara suara moral rakyat yang ditangkap KPU dan bagaimana pemerintahan ini mencoba menerjemahkan itu kemudian menangkap suara moral dari rakyat itu," ujar peneliti komunikasi di Universitas Indonesia, Effendy Perangin-angin, yang sebelumnya menjabat kepala Biro Humas di Kemenkumham.

Masalah ini menimbulkan persoalan baru bagi pemerintah. Sebab, jika mantan napi korupsi dilarang dalam pileg, langkah itu akan menabrak hukum. "Dalam konteks hukum positif memang tetap merupakan haknya bagi mereka yang sebelumnya dijatuhi hukuman korupsi itu tetap boleh nyaleg," tambahnya.

Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Muhammad Asfar, mencoba menjelaskan mengapa pemerintahan Presiden Jokowi justru menolak melarang mantan napi kasus korupsi turut dalam pemilihan legislatif. "Pak Jokowi itu dalam posisi untuk menegakkan hukum. Mestinya, aturan yang membatasi pribadi itu tidak boleh dikeluarkan lembaga seperti KPU."

Menurut para pengamat, hakim saja yang menentukan apakah napi boleh terjun ke dunia politik atau tidak, ketika menjatuhkan vonis. Jadi, karena rancangan PKPU yang melarang mantan napi korupsi tersebut berkaitan dengan hak asasi dan tidak dikeluarkan lembaga perundangan yang berwenang, sudah sewajarnya ditolak. Jika tidak, pemerintah berisiko menghadapi gugatan di pengadilan.

Lagi pula, di luar hierarki payung hukum, terdapat setidaknya dua argumen yang dapat dijadikan pertimbangan untuk melenggangkan mantan napi kasus korupsi boleh mencalonkan diri. "Mereka yang pernah terkena kasus korupsi, kalau mencalonkan diri lagi, mereka sudah melalui pentahapan hukuman di penjara, sehingga keputusan apakah mereka boleh mencalonkan diri atau tidak mestinya ada pada lembaga kehakiman," jelas Asfar.

Segala upaya yang dianggap dapat melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi senantiasa ditentang masyarakat. Idealnya, masih menurut Asfar, sang hakim ketika menjatuhkan vonis kasus korupsi harus menyertakan keputusan apakah hak politik terpidana dicabut sementara atau selamanya.

Argumen kedua berkaitan dengan bobot keterlibatan terpidana dalam kasus korupsi. "Dalam beberapa kasus, ada orang-orang yang terkena kasus korupsi itu hanya mendukung, hanya terlibat kecil, bahkan hanya urusan administratif, bukan urusan menerima dana besar," tambah Asfar.

Akan tetapi, KPU menyodorkan landasan yang dinilainya kuat sehingga akhirnya mengesahkan peraturan yang ditentang DPR dan pemerintah. "KPU berpandangan upaya menciptakan penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN itu harus dimulai dari pemilu. Dan, KPU hanya mempunyai kewenangan membuat peraturan KPU," tegas Wahyu Setiawan, komisioner KPU.

"Jadi, kita mencoba berpartisipasi dengan seluruh komponen masyarakat berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN mulai dari hulunya dan hulunya adalah pemilu itu," paparnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR