JAKARTA (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada caleg terpilih agar segera menyiapkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Caleg yang tidak melaporkan LHKPN ke KPK tidak akan dilantik.

"Calon terpilih harus menyerahkan tanda terima LHKPN dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya putusan KPU mengenai penetapan calon terpilih," tutur juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (16/5/2019).



Kewajiban lapor LHKPN tertuang dalam pasal 37 Peraturan KPU (PKPU) 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasal 84A PKPU 21/2018 tentang Perubahan atas PKPU 14/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.

Febri melanjutkan, para caleg terpilih diharapkan dapat melapor LHKPN lebih awal mengingat KPK akan melayani lebih dari 15.445 pelaporan LHKPN caleg. Agar pelaporan berjalan dengan baik, KPK telah membuka pelayanan pelaporan LHKPN mulai dari rentang waktu 22-29 Mei 2019. "KPK tetap melayani di hari Sabtu-Minggu. Imbauan ini disampaikan untuk mengantisipasi potensi menumpuknya pelaporan menjelang batas akhir waktu yang ditentukan," paparnya.

Pelayanan pelapran LHKPN para caleg akan dipusatkan di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) atau Gedung Pusat Edukasi Anti-Korupsi (gedung KPK lama). Pelayanan akan dimulai pukul 08.00 hingga 15.30 WIB.

Pengumuman caleg terpilih akan dilakukan KPU pada 22 Mei mendatang. Meski begitu di beberapa daerah proses rekapitulasi sudah selesai sehingga dapat diketahui siapa saya caleg yang lolos. "Dari sisi pencegahan KPK akan memaksimalkan pelayanan pelaporan LHKPN ini dan telah mempersiapkan sistem yang kuat untuk menampungnya. Pelaporan secara elektronik dapat dilakukan darimana saja, dan jauh lebih mudah," pungkas Febri.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR