KRUI (Lampost.co)--Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Liwa di Krui Kabupaten Pesisir Barat, melakukan pemeriksaan untuk kali pertamanya terhadap, MZ yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Pesibar. 

Pemeriksaan itu berdasarkan pada penetapannya sebagai tersangka Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan kegiatan Pemilihan Peratin (Pilratin)  atau Pemilihan kepala desa pada tahun 2016, oleh Kantor Cabjari setempat pada 28 Desember 2017 lalu. 
Diketahui MZ yang saat  ini masih menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid)  Penanaman Modal, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pesisir Barat.  
Dalam proses pemeriksaan di Kanror Cabjari Krui,  Kamis (18/1/2018), sekitar pukul 10.00 WIB.  Tersangka mengikuti seluruh panggilan dari Jaksa setempat, dan dalam menjalani pemeriksaan tersebut pihaknya didampingi oleh penasehat hukumnya, Okto Noventa.
Kacabjari Krui M.  Amriansyah melalui Plh. Kasubsi Tipikor pada kantor Cabjari Liwa di Krui, Muhammad Saputra,  mengatakan bahwa ini merupakan pemeriksaan pertama terhadap MZ sebagai tersangka korupsi dana Pilratin tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2017 lalu sesuai dengan Nomor : 01/M.814/12/2017.
"Tersangka sudah dipanggil dan dilakukan pemeriksaan yang pertama, kemungkinan untuk pemeriksaan tersangka itu dilakukan dua kali," ujarnya.
Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka sebelumnya dengan melakukan pungutan ke pekon yang akan menggelar pilratin serentak sebesar Rp5 juta per pekon, dengan jumlah lebih dari 60 pekon. Artinya, kerugian negara dalam perkara itu mencapai Rp300 juta lebih. 



Berdasarkan dari berbagai keterangan beberapa saksi lain, bahwa tersangka yang sebelumnya sebagai panitia pilratin tingkat Kabupaten dan juga saat itu menjabat sebagai Kasubbag Umum dan Pemerintahan Desa pada Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setkab setempat, meminta kepada panitia pilratin ditingkat pekon untuk membuat proposal dan administrasi lainnya sebagai perlengkapan pencairan dana pilratin yang bersumber dari APBD Pesibar Tahun 2016.
"Beberapa panitia pilratin di tingkat pekon saat mengajukan proposal maupun administrasi lainnya kerap ditolak oleh tersangka dengan berbagai alasan," katanya.
Pungutan sebesar Rp5 juta per pekon itu juga dengan alasan untuk pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPj) dana pilratin disetiap pekon. Karena secara total dana pilratin yang bersumber dari APBD Pesibar itu sebesar Rp15 juta per pekon. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR