KRUI (Lampost.co) -- Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal menghimbau warganya untuk tidak menjual tanah khusunya yang berada di lokasi-lokasi strategis seperti tempat wisata.

"Tanah jangan dijual, tetapi kerja sama bagi hasil dengan pengusaha atau investornya dengan pembagian yang proporsional atau dengan kata lain disewakan saja. Dengan demikian pada waktu tertentu setelah habis batas waktu kerja sama itu, seperti selama 20 tahun, maka tanah tersebut dan aset bangunan yang ada diatasnya menjadi hak dari pemilik tanah," kata Bupati,  pada sambutannya dihadapan masyarakat yang hadir pada pembukaan kegiatan semarak Pulau Pisang di Kecamatan Pulau Pisang, Selasa (7/8/2018).



Hal itu, kata dia, untuk melindungi aset masyarakat di kabupaten itu, terutama lokasi tanah yang berada di tempat-tempat strategis pada pusat wisata sepanjang pantai Pesisir Barat dan di Pulau Pisang yang merupakan salah satu destinasi utama wisatawan ke Pesisir Barat.

Dari informasi yang dihimpun Lampost.co, beberapa masyarakat pemilik tanah di lokasi-lokasi strategis yang ada entah, karena kebutuhan atau alasan lain. Di duga menjual tanah mereka kepada warga negara asing (WNA) dengan cara WNA mengatasnamakan aset tersebut atas nama WNI,  apakah itu istri dari WNA itu atau koleganya. Hal itu disinyalir kerap terjadi sebab harga tanah di tempat itu pada saat ini memang tinggi, seperti di lokasi pusat wisata pantai Tanjungsetia, Kecamatan Pesisir Selatan. 

Namun kedepan dikhawatirkan masyarakat lokal hanya akan menjadi penonton dan terpinggirkan seiring dengan kemajuan zaman. Sebab itu menjadi sangat wajar Pemkab Pesibar dan DPRD setempat selain terus melakukan imbauan juga membuat peraturan untuk melindungi hak-hak masyarakat, namun tetap tidak menghambat perkembangan potensi wisata usaha dan perkembangan daerah untuk mewujudkan masyarakat Pesisir Barat yang madani, mandiri dan sejahtera.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR