LIWA (Lampost.co) -- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, Senin (5/8/2019) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah se-Provinsi Lampung dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung dan kantor pertanahan se-Lampung serta kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bengkulu dan Lampung.

Kegiatan itu berlangsung di Balai Keratun dan disaksikan langsung oleh Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang.



Saat dikonfirmasi setelah penandatanganan, Parosil berharap MoU ini akan memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan negara dan pendapatan daerah serta kenyamanan kepemilikan lahan oleh masyarakat. Selain itu juga dalam rangka pengoptimalisasian penerimaan pajak daerah dan pengintegrasian data pertanahan dan perpajakan daerah.

Penandatangan nota kesepahaman ini, lanjut dia, berkaitan dengan kepatuhan para pihak termasuk pemerintah terhadap UU investasi perkebunan, mencegah terjadinya konflik antara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar kawasan. "Selain itu, juga untuk kepatuhan terhadap objek pajak atas hak tanah yang pada akhirnya pendapatan daerah yang bersumber dari pajak tersebut bisa optimal," ujarnya.

Ia yakin bila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan cara dikerjakan secara bersama maka akan memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Sebab nota kesepahaman ini jelas akan memberikan dampak strategis bagi optimalisasi pajak dan peningkatan aset pemerintah. Melalui kesepakatan ini juga maka angka konflik agrarian kedepan diharapkan dapat dicegah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR