LIWA (Lampost.co) -- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus meminta kepada Kadis Sosial agar memerintahkan petugas pendata untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap hasil pendataan warga tidak mampu, baik penerima PKH maupun penerima bantuan pangan non tunai dan lainya yang berkaitan dengan pemberian bantuan program kemiskinan.

Permintaan itu, kata Parosil, telah disampaikanya kepada Kadis Sosial terkait adanya warga yang mampu tetapi masih menerima bantuan program kemiskinan dan sebaliknya ada warga yang memang berhak tapi tidak mendapatkanya. "Saya sudah minta Kadis Sosial untuk segera berkoordinasi dengan petugas pendata, baik BPNT maupun PKH, semua harus diselesaikan sesuai ketentuan, lakukan validasi baru," kata Parosil, Senin, 16 September 2019.



Ditempat terpisah, Kadis Sosial Raswan, mengakui jika masih ada warga yang mampu menerima bantuan BPNT. Pemberian bantuan tahun ini masih berdasarkan data lama, dimana data itu masih merupakan data BPS beberapa tahun lalu.

Untuk itu, saat ini Pemerintah melalui petugas pendata sedang melakukan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) program penanggulangan kemiskinan. Hasil verifikasi dan validasi itu baru diberlakukan ditahun 2020 mendatang.

Verifikasi dan validasi data itu masih berjalan dan belum selesai. Terkait adanya warga di Pekon Hanakau, Sukau dan lainya yang dilaporkan telah divalidasi petugas tapi masih menerima bantuan itu. Itu sudah dikoordinasikan ke petugas dan pihaknya meminta agar divalidasi kembali dan jangan sampai warga itu masuk kembali. Kini pihaknya tinggal menunggu hasil validasi BDT pekon Hanakau dan lainya yang saat ini masih dikerjakan petugas pendata.

"Kami sudah turun dan benar jika warga itu tergolong mampu tapi masih menerima bantuan, itu karena masih menggunakan data lama. Kedepan, seluruh warga yang sudah mampu yang masuk dalam BDT melalui verifikasi dan validasi yang dilaksanakan tahun ini akan dihapus semua," kata dia.

Yang jelas lanjut dia, warga yang mendapat bantuan saat ini, itu bukan hasil verivali tahun ini. Hasil verivali saat ini baru akan diberlakukan di tahun 2020. Jika masih ada warga mampu yang menerima bantuan, itu masih data lama dan bukan hasil verifikasi dan validasi tahun ini.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR