LIWA (Lampost.co) -- DPRD Lampung Barat mengajukan 4 Raperda inisiatif kepada pihak Eksekutif setempat melalui rapat paripurna DPRD setempat, Selasa (24/7/2018).

Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Lambar Dadin Ahmadin saat membacakan nota pengantar ke-4 Raperda inisiatif DPRD itu menyampaikan, ke-4 Perda inisiatif ini adalah Raperda pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu. Kemudian Raperda tentang Cagar Budaya, Raperda tentang Kabupaten Layak Anak dan Raperda tentang Pengelolaan Sampah. Penyampaian Raperda inisiatif ini berdasarkan fungsi legislatif.



Untuk Raperda cagar budaya lanjutnya, tujuanya adalah untuk memberikan kerangka pikir tentang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya sesuai peraturan yang berlaku.

Kemudian Raperda tentang Kabupaten Layak Anak menurutnya, dipandang perlu untuk dibentuk Perda yang dapat mengatur tentang kewajiban anak, perencanaan, penyelenggaraan perlindungan anak, peran masyarakat, pemantauan dan lain sebagainya.

Lalu Raperda tentang pengelolaan sampah dilatarbelakangi oleh persoalan yang mengganggu stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi atas komponen lingkungan hidup terkait persoalan sampah. Sampah disemua daerah merupakan sebuah masalah. Peningkatan pertumbuhan pembangunan dan penduduk juga menambah persoalan sampah.

Penyusunan Raperda ini tujuanya adalah untuk merumuskan permasalahan hukum terkait persoalan sampah sekaligus sebagai solusi tentang persoalan sampah dan lain sebagainya.

Menanggapi hal itu, bupati Lambar Parosil Mabsus mengatakan Perda Kabupaten layak anak secara fungsional dapat menjadi pedoman bagi Pemkab dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan memiliki kewenangan untuk membentuk Perda itu.

Kemudian Perda pengelolaan sampah merupakan salahsatu tindakan untuk menciptakan lingkungan yang sehat sehingga dinilai perlu. Dengan disampaikanya 4 Raperda itu, kata Parosil, pihaknya mengapresiasi langkah DPRD namun penyusunanya sifatnya masih luas karena itu perlu dilaksanakan secara implementatif dan fokus pada persoalanya.

Khusus Raperda pemberian nama jalan dan tempat khusus, kata dia, agar dikaji ulang sebab sudah ada Perda Nomor 4 Tahun 1994 tentang nama-nama jalan, dimana dalam Perda tersebut juga ditetapkan langsung nama-nama jalan dalam wilayah kotanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR