PANARAGAN (Lampost.co) -- Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD kabupaten Tulangbawang barat (Tubaba), bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2018. 

Hari ini, Kamis (23/8/2018), KUA PPAS ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Legeslatif dan Eksekutif dalam Rapat Paripurna DPRD setempat yang didahului dengan Penyampaian hasil penyerapan Aspirasi Masyarakat (Reses ) DPRD Tubaba masa Reses tahap II 2018.



Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Tubaba Umar Ahmad, dan ketua DPRD Busroni disaksikan oleh Wakil Bupati Tuba Barat Fauzi Hasan, 16 Anggota DPRD, Seluruh Asisten I,II,III Pemkab Tubaba, Dandim 0412/LU di wakili oleh Danramil 412-05 TBU Kapten Inf Gus Amirul Amin, Kapolres Tuba di wakili oleh Aiptu Nurwidianto, Seluruh Ka.Satker Pemkab Tubaba, Seluruh Camat dari Sembilan Kecamatan.

Dalam sambutannya, bupati Tubaba mengatakan bahwa penandatanganan MoU tersebut menandai telah dicapainya kesepahaman antara legislatif dan eksekutif.

"Sehingga kita dapat menuntaskan pembahasan sesuai dengan jadwal dan ketentuan dalam siklus perencanaan daerah Kesepahaman untuk mengadakan perubahan atas KUA-PPAS APBD 2018 didasari kesamaan pandangan tentang perlunya dilakukan beberapa penyesuaian sehubungan dengan berubahnya beberapa asumsi yang dapat mempengaruhi kinerja pelaksanaan APBD 2018," ujarnya. 

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak berarti pembangunan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, namun yang paling penting adalah fokus pada prioritas yang telah ditetapkan, diantaranya peningkatan Faktor, pembangunan kesehatan, dan meningkatkan kualitas SDM melalui pelayanan dasar yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas.

 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR