LAMPUNG POST | lampost.co logo

STREAMING RADIO SAI 100 FM



Follow Official Twitter Lampost.co
LAMPUNG POST | Bukit Mas dan Puncak Mas Ditenggat Sepekan Lunasi Tunggakan Pajak
Punvak Mas. (Foto:Dok.Lampost.co)

Bukit Mas dan Puncak Mas Ditenggat Sepekan Lunasi Tunggakan Pajak

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung memberi waktu sepekan kepada manajemen Bukit Mas dan Puncak Mas untuk melunasi tunggakan pajak yang belum dibayar sejak 2017.
Kepala BPPRD Bandar Lampung, Yanwardi, mengatakan selain harus melunasi tunggakan pajak, Bukit Mas dan Puncak Mas juga harus membayar denda sebanyak 2 persen perbulan.
Jika tidak melunasi juga, pihaknya bersama DPRD Bandar Lampung akan mendatangi pihak penunggak pajak tersebut, setidaknya untuk menanyakan mengapa bandel membayar pajak. "Konsekuensinya kan kalau telat bayar, perbulan didenda 2 persen, dan itu sudah kita sampaikan," kata Yanwardi di kantornya, Senin (16/4/2018).
Terkait pembayaran bisa dicicil atau tidak, Yanwardi, menegaskan tidak ada toleransi bagi manajemen Bukit Mas dan Puncak Mas dalam pembayaran pajak tersebut, selain melunasi secara sekaligus. "Tidak ada keringanan kecuali lagi bangkrut. Itu kan lagi nge-hits lagi ramai-ramainya, ya tidak bisa," kata dia.
Adapun item pajak yang harus dibayar oleh penunggak pajak tersebut yakni pajak reklame, pajak parkir, pajak restoran, dan pajak hiburan serta pajak hotel. "Untuk nominalnya kami belum tahu kan mereka belum pernah bayar. Kalau sudah pernah bayar, kami bisa memperkirakan jumlahnya. Karena kan dalam aturannya wajib pajak itu hitung sendiri bayar sendiri. Kecuali reklame ya, itu nanti kita yang itung sesuai ukurannya," kata dia.
Yanwardi mengungkapan setelah heboh di media massa terkait pemberitaan pengemplang pajak, Bukit Mas dan Puncak Mas langsung mendatangi kantor BPPRD untuk menanyakan perihal pembayaran pajak. "Waktu itu mereka datang tiga orang. Minta syarat-syarat dan form pendaftaran, pembayaran pajak, namun hingga kini belum kesini lagi," katanya.
Yanwardi menegaskan pernyataan manajemen Bukit Mas dan Puncak Mas terkait belum pernah mendapat sosialisasi tidak benar. Bahkan sudah tiga kali melayangkan surat panggilan, serta surat teguran namun tidak diindahkan hingga akhirnya heboh di media massa.
Surat pertama yang dilayangkan yakni Juli 2017, kedua Desember 2017, dan teranyar adalah Januari 2018. "Kita sudah berkali-kali panggil, undang. Di surat itu juga ada penjelasannya, aturan, dan kewajiban mereka. Apa itu enggak sosialsiasi namanya?. Kalau bilang enggak pernah sosialisasi itu hanya alasan saja, kami ada buktinya," kata dia.
Yanwardi juga menegaskan pihaknya tidak sedikitpun ada main dengan wajib pajak. "Ngundang aja susah datangnya. Apalagi kami mau main-main disitu. Tidak ada yang main-main seperti itu, justru kami ini bagaimana meningkatkan PAD, walapun dapat sekecil mungkin," kata dia.
Sementara itu GM Puncak Mas dan Bukit Mas, Rafsan, mengaku belum juga membayar pajak karena hitung-hitungan belum rampung. "Masih koordinasi dengan UPT nya karena kan ini manual. Dalam Mminggu ini lah insyaallah kelar," kata dia. 

LAMPUNG POST

BAGIKAN

Comments
TRANSLATE
  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Medcom.id
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv