LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 9 June
4205

Tags

LAMPUNG POST | Bukan Demokrasi Seremonial
Demokrasi. www.satujam.com

Bukan Demokrasi Seremonial

INDONESIA merupakan negara demokratis. UUD 1945 tegas menyatakan Indonesia menganut paham demokrasi. Artinya, kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat, terlaksana menurut undang-udang dasar melalui pemilihan umum.
Namun, setelah 72 tahun merdeka, kualitas demokrasi di Indonesia masih jauh panggang dari api. Demokrasi hanya menjadi kata pemanis yang kerap menghiasi kampanye pemilu/kada. Demokrasi belum membangun peradaban Indonesia yang lebih baik.
Demokrasi menjamin kesetaraan tanpa ada diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Faktanya, kasus intoleransi beberapa waktu terakhir justru makin menguat sekaligus pertanda demokrasi kita belum sesuai harapan.
Data Komnasham menunjukkan kasus intoleransi di Tanah Air tiga tahun terakhir meningkat. Pada 2014 terjadi 76 kasus, kemudian 2015 (87), dan pada 2016 lalu naik (96). Tegas kita katakan, sikap intoleran adalah salah satu musuh utama demokrasi.
Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tentang indeks demokrasi Indonesia pun menunjukkan penurunan kualitas demokrasi di negeri ini. Dalam hal kebebasan sipil berpendapat menurun dari 73,04 pada 2014 menjadi 72,82 (2015) dalam skala 0—100.
ID Lampung pun turun dan menempati urutan tujuh terbawah, yakni 26 dari 33 provinsi se-Indonesia. Angkanya pun 69,95 atau terpaut empat poin dari IDI nasional. Dari poin itu, BPS merekomendasi sejumlah indikator yang perlu diperbaiki ke depan.
Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Provinsi Lampung patut menjadi sorotan. Pada 2013, Dewan mendapat skor IDI 47,28, pada 2014 (49,41), dan 2015 (50,17). Berdasar klasifikasi BPS, skor kurang dari 60 masuk kategori buruk.
Seluruh pemerintah daerah di Lampung harus memperkuat ruang ekspresi rakyat mengeluarkan pendapat, terutama dalam pesta demokrasi. Salah satunya dalam menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati.
Penyelenggara dan pemerintah harus bisa meningkatkan angka partisipasi warga dalam memilih. Upaya yang dilakukan kini adalah penentuan jumlah daftar pemilih tetap (DPT). DPT itu harus difasilitasi dan menjadi atensi khusus penyelenggara.
Begitu pula dengan kelembagaan DPRD harus diperkuat. Parlemen harus menjadi pihak yang mewakili kepentingan rakyat. Bukan menjadi pihak yang tidak segaris dengan rakyat. Melakukan tindakan tercela, seperti korupsi atau menyandera anggaran.
Demokrasi harus dimaknai lebih dari sekadar cara, juga sebagai tujuan landasan nilai dan etika. Apalah artinya rutin menggelar kegiatan pemilu, tapi rakyat jauh dari kesejahteraan. Parahnya lagi penuh dengan sikap diskriminasi dan intoleran. n

LAMPUNG POST

BAGIKAN


TRANSLATE

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv