BEKERJA di luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) masih menjadi pilihan banyak orang. Gaji yang menggiurkan menjadi salah satu daya tarik untuk memperbaiki kehidupan di desa.

Terkadang mereka rela memakai jalur-jalur tidak resmi demi memuluskan rencana bekerja ke negeri jiran.



Begitu pun bagi beberapa orang di Lampung yang memilih menjadi TKI di luar negeri. Per Desember 2017, jumlah warga di Bumi Ruwa Jurai yang pekerja migran mencapai 15.371 orang dengan perincian 10.093 orang sektor informal dan 4.468 orang di sektor formal.

Dari jumlah tersebut, Lampung Timur menjadi kabupaten yang paling banyak menyumbang TKI mencapai 5.469 pekerja, diikuti Lampung Tengah 2.444 orang, dan Lampung Selatan 1.609 orang.

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Lampung menyebut angka riil di lapangan bisa jauh lebih besar. Artinya warga Lampung yang menjadi pekerja migran bisa tiga kali lipat data resmi atau sekitar 45 orang.

Lampung masuk peringkat kelima dari 33 provinsi yang mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Masih banyak TKI Lampung yang belum terdata karena memilih untuk menggunakan jalur ilegal dengan alasan prosesnya lebih cepat dan tidak berbelit-belit.

Meskipun memiliki banyak risiko, jalur tidak resmi tetap menjadi pilihan. Hal ini dibuktikan dengan terbongkarnya praktik penyaluran TKI ilegal oleh Polda Lampung.

Para calon TKI yang berjumlah delapan orang ini ditampung di salah satu rumah di Jalan Pangeran Antasari, Bandar Lampung.

Tempat penampungan yang dikelola mantan TKI itu tidak memiliki izin dan bukan penyalur resmi. Calon TKI yang akan disalurkan memang bukan asal Lampung, melainkan berasal dari Jawa dan sudah memiliki paspor.

Namun, tidak jelas pergi ke luar negeri sebagai turis atau pekerja.

Berdasar pada UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, syarat menjadi PMI adalah memiliki kompetensi, terdaftar

dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan memiliki

dokumen lengkap. Mereka yang tidak melalui jalur legal, hampir dapat dipastikan tidak memiliki dokumen lengkap.

Mereka yang tidak memenuhi syarat sebagai TKI juga akan sulit mendapat bantuan hukum ketika menghadapi masalah. Misalnya, gaji tidak dibayar, tidak mendapat hak libur atau menjadi korban kekerasaan saat bekerja.  

Jangan sampai nasib tragis Darwanto, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampungudik, Lampung Timur, yang meninggal di Malaysia terulang dan menimpa TKI lainnya. Pria 30 tahun yang berangkat menjadi TKI melalui jalur tidak resmi itu meninggal pada 7 September 2017 di tempat kerjanya.

Menjadi tugas bersama Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk membenahi tata kelola penyaluran TKI guna mencegah terulangnya pengiriman pekerja migran melalui jalur tikus. Pemerintah harus memperbaiki pelayanan agar memudahkan sekaligus memberi kepastian hukum bagi mereka yang hendak bekerja di luar negeri.

Masyarakat pun diharapkan memiliki kesadaran untuk memilih jalur legal dibanding dengan saluran tidak resmi yang memiliki banyak risiko. Jangan mudah terbuai dengan bujuk dan rayu calo TKI.

Pekerjaan rumah berikutnya adalah membenahi kompetensi para TKI sehingga tidak lagi menjadi pekerja kasar yang rentan terhadap tindak kekerasan. Negara harus memastikan bahwa warganya memiliki pekerjaan layak sesuai dengan amanat konstitusi.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR