MAKELAR proyek menjadi rahasia umum di lingkungan pemerintah daerah tidak terkecuali di Provinsi Lampung. Bahkan, fee proyek atau uang pelicin seolah menjadi kewajiban legal bagi kontraktor atau pemenang tender kepada oknum birokrat korup.

Terbaru, setoran proyek di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui oknum penghubung mencapai 21% di luar pajak. Mekanisme praktik korupsi itu dengan menyiapkan sejumlah uang dan kemudian menghubungi orang dekat penguasa.



Setelah uang disetor, kontraktor harus menunggu informasi selanjutnya dari Dinas PUPR Lampung Selatan mengenai proyek dan besaran nilai proyek yang didapat. Jika kontraktor setor Rp100 juta, berarti nilai proyek didapat sekitar Rp500 juta.

Dalam kasus setoran proyek di Lamsel tersebut, KPK menahan empat tersangka di tempat berbeda. Bupati Lamsel Zainudin Hasan dan Kadis PUPR Anjar Asmara ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang beralamat di Pomdam Jaya Guntur.

KPK tidak hanya mengamankan kalangan birokrat, rekanan dari CV 9 Naga Gilang Ramadhan ditahan di Rutan Kepolisian Resor Jakarta Timur dan Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung Agus Bhakti Nugroho ditahan di Rutan Kepolisian Resor Jakarta Pusat.

Adanya uang terima kasih mencapai 21 persen dari nilai proyek jelas-jelas berimbas pada kualitas bangunan yang dikerjakan, baik proyek fisik maupun nonfisik. Fee tersebut jelas akan mengurangi kualitas fisik proyek yang dikerjakan.

Belum lagi kontraktor ingin untung dari proyek yang dikerjakan. Anggaran semula yang terpotong memaksa pemborong proyek harus bersiasat agar kewajiban tetap tunai. Wajar jika kemudian hasil pengerjaan proyek menjadi amburadul.

Terungkapnya kasus setoran uang proyek yang melibatkan pejabat Pemkab Lampung Selatan dan mungkin juga terjadi di daerah lainnya ini menegaskan postulat uang rakyat untuk kepentingan publik, justru menjadi lahan subur mafia di tubuh birokrat.

Praktik korupsi setorang uang proyek yang diungkap KPK ini juga harus menjadi momentum bersih-bersih calo, suap untuk mendapatkan proyek di daerah. Apalagi makelar proyek dengan sistem ijon, kini menjadi bidikan lembaga anti rasuwah.

Dalam kasus korupsi, publik Lampung juga ingin melihat taji kejaksaan Tinggi Lampung dan jajarannya. Mampukah kejaksaan melaksanakan fungsinya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi terutama pada proyek proyek infrastruktur strategis.

Jangan sampai, semangat membangun proyek insfrastuktur diimbangi dengan budaya busuk setoran proyek. Berbagai proyek mahapenting bagi kemajuan daerah harus selesai dengan hasil yang berkualitas dan juga bebas dari mafia proyek.

 

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR