KALIANDA (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lamsel terus melakukan penagihan pajak parkir bandara kepada PT HMA. Meskipun, perusahaan tersebut sudah berhenti sewa lahan parkir di Bandara Radin Inten II, Kecamatan Natar.

Kepala BPPRD Lampung Selatan Badruzzaman, mengatakan antara pihak Bandara Radin Inten II dengan PT.HMA terdapat Memorandum off Understanding (MoU). Oleh sebab itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerintahkan kepada BPPRD Lamsel untuk melakukan penagihan pajak parkir terhadap PT.HMA dari 2017 hingga kini.



Baca juga: Terlilit Pajak, Pengelola Parkir Bandara Lampung Mundur

"Jadi, kami tetap akan melakukan penagihan pajak parkir Bandara Raden Inten, Natar kepad PT.HMA selaku pengelola parkir Bandara tersebut. Apalagi, sudah ada perintah langsung oleh KPK yang sempat mendatangi pihak PT.HMA," ujar Badruzzaman, Rabu 11 September 2019, ketika dihubungi via telepon.

Lebih lanjut dia, menjelaskan terkait hal ini pihak PT.HMA rencananya akan datang ke BPPRD Lampung Selatan pada Kamis (12/9/2019), guna membicarakan penagihan pajak parkir Bandara. Hal ini sebelumnya dilakukan pemanggilan terhadap PT HMA oleh BPPRD Lamsel.

"Hingga, saat ini PT.HMA belum melakukan pembayaran pajak parkir Bandara kepada BPPRD Lamsel sebesar Rp100 juta yang kami inginkan. Dimana, penghitungan pajak parkir Bandara dikenai pajak parkir sebesar 30 persen dari pendapatan kotor PT.HMA. Artinya, tiap bulan perusahaan tersebut harus membayar pajak parkir sebesar Rp13 juta/bulan. Tapi, hingga kini proses pembayaranya belum ada," jelasnya.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR