MESUJI (Lampost.co) -- Pemkab Mesuji akan mensertifikasi 10.000 bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui BPN Tulangbawang pada 2018.

Saat ini, pihak pemkab melalui Kabag Tapem setempat sedang berkoordinasi dengan tujuh kecamatan dan 105 desa se Kabupaten Mesuji untuk menyiapkan lahan yang memenuhi syarat untuk disertifikasi.



"Kita sedang siapkan ini. Supaya tanah yang didaftarkan memenuhi syarat BPN untuk disertifikasi," terang Kabag Tapem, Gunarso, Selasa (20/2/2018).

Program tersebut sama dengan sertifikasi yang dibiayai pemerintah sebelumnya yakni Prona. "Kita usulkan 10.000 bidang tanah di Mesuji untuk ikut PTSL," ungkap Bupati Mesuji, Khamami, dirumah dinasnya, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Tahun 2017 Pemkab Mesuji melalui program Prona BPN sudah mensertifikasi 1200 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Karena lokasi lahan di Mesuji banyak yang belum bersertifikat, hanya surat keterangan tanah atau sporadik yang dikeluarkan desa, Tahun 2018 ditambah dari target 3500 bidang tanah menjadi 10.000 lahan disertifikasi.

"Semua itu juga untuk mendukung program Pak Jokowi yang menargetkan 7 juta sertifikat Tahun 2018 se-Indonesia," ujarnya.

Senada, Kepala BPN Tulangbawang, Merodi Sugarda, saat ke rumdis Bupati Mesuji, Selasa (6/7), menyebutkan jika pihaknya menantang Pemkab Mesuji untuk sertifikasi lahan melalui program PTSL atau yang sebelumnya disebut Prona.

"Kalau 2018 ini, saya tantang, berapa Mesuji mau ajukan, kita siap. Karena jatah sertifikasi untuk Lampung cukup banyak," ungkapnya. 

Akan tetapi, kata Merodi, persyaratan untuk pengajuan lahan yang akan disertifikasi harus lengkap. "Lengkap secara administrasi BPN ya. Bukan kata orang yang mau ajukan. Bisa saja, dibilang lengkap, lengkap. Tidak tahunya belum lengkap," ujarnya didampingi seluruh pejabat BPN Tulangbawang.

Sedangkan mengenai PTSL gratis, Merodi mengungkapkan tidak pernah menyebutkan demikian. "Saya tidak pernah sebut gratis," ujarnya. Tetapi, tambah dia, semua proses pembuatan sertifikat, dari mulai pengukuran hingga jadi sertifikat itu dibiayai Negara. Biasanya, kata dia, timbulnya biaya untuk sertifikat di luar itu atau pra pengukuran yakni saat melengkapi persyaratan.

"Persyaratannya kan buat di desa masing-masing untuk sporadik. Begitu juga materai-materai, belum lagi fotocopi, buat patok. Semua itu diluar tanggungjawab BPN. Yang jadi tanggungjawab kita pasti tidak dipungut serupiah pun," jelasnya.

Ia juga berpesan jika ada oknum yang mengatasnamakan BPN meminta sejumlah uang untuk sertifikasi program PTSL agar melaporkan ke kepolisian atau kejaksaan. "Kalau ada yang minta uang orang BPN, sebut namanya, nanti pasti kita proses," tutupnya.

 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR