BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi Lampung Bambang Hendrawan menyebutkan setidaknya hingga saat ini ada sekitar 17 sengketa tanah di Provinsi Lampung yang sifatnya strategis.

Ia menjelaskan dari 17 perkara tersebut, ada sekitar 300 bidang tanah. Namun, Bambang tak bisa memaparkan secara rinci, luas dan nominalnya. "Iya ada sekitar 17 yang strategis di seluruh Provinsi Lampung. Tapi paling banyak memang di Kabupaten Tulangbawang, rata-rata tanah SKT," ujarnya usai menandatangani MoU pembentukan Tim terpadu Anti Mafia Tanah, bersama Polda Lampung, di kantor BPN, Rabu (24/10/2018).



Menurut Bambang, dari perkara tersebut sebenarnya sudah ditangani sejak lama. Konflik muncul, lantaran adanya saling klaim, antara pihak. "Sengketa itu juga dalam proses konsinyasi di persidangan, jadi ketika putusan inkrach keluar, nanti kami buatkan surat dari BPN, silahkan bayar," katanya.

Karenanya, untuk menghindari adanya sengketa tanah yang berbuntut panjang, BPN bersama Polda Lampung membentuk Satgas Tim Terpadu Pencegahan Mafia Tanah dan Tim Terpadu Pemberantasan Pungli Tanah. "Anggota tim Kami BPN dan Polda Lampung," katanya.

Untung pungli, BPN akan memperkuat sosilaisasi. Terkait tata cara pembuatan sertifikat tanah, yakni langsung ke loket kantor BPN provinsi, kota/kabupaten. "Jangan ke calo, langsung resmi dan kita gandeng Polda langsung nanti, baik pencegahan, maupun sampai penindakan," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR