JAKARTA (Lampost.co) -- Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Muzani mempertanyakan motif berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo yang dikeluarkan menjelang Pilpres 2019. Diantaranya kenaikan gaji PNS, dan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang dianggap menimbulkan kecurigaan.

Menanggapi hal itu Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Maruf Amin, menilai langkah kubu BPN menunjukkan ketidakpahaman mereka terhadap pengelolaan keuangan negara, dan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan ASN.



"Kenaikan ini kan langkah yang telah lama dipersiapkan, sudah diperhitungkan dengan matang. Ini pemenuhan komitmen pemerintah mensejahterakan ASN," kata jubir TKN Muhammad Misbakhun, Kamis (14/3).

Ia meminta BPN Prabowo Sandi tidak terus menerus memolitiasi kebijakan yang memang sudah dipersiapkan pemerintah dengan matang.

"Janganlah dikit-dikit politis, kalau begitu cara berfikirnya, jadi BPN Prabowo-Sandi Maunya gaji ASN diturunkan?" tandasnya.  

Dalam pandangan politisi Partai Golkar itu, seharusnya semua pihak, termasuk BPN memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Tapi yang timbul adalah bahwa apapun yang dilakukan pemerintahan Jokowi pasti salah di mata BPN. Bahkan kebijakan pro rakyat juga salah. Ada pemutarbalikan fakta bahwa apa yang diambil pemerintah adalah untuk kepentingan politik semata.  

"Jadi opsisi kelihatannya hanya menginginkan pemerintah itu salah di mata rakyat agar mereka bisa berkuasa. Kalau konsepnya begini kacau kita bernegara. harusnya sama-sama berjuang mensejahterakan rakyat," tandasnya.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR