KOTABUMI (Lampost.co)-- Badan Penanamana Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Lampung Utara mengaku tidak mengetahui secara pasti perusahaan pengembang perumahan Nuwomapan yang berada di Kelurahan Kelapatujuh, Kecamatan Kotabumi, Sabtu (13/1/2018). Hal ini  menimbulkan tanda tanya besar dari masyarakat terhadp keberadaan pengembangan perumahan itu.

"Kalau masalah itu saya tidak tahu menahu, "kata Kepala BPMPTSP Lampura, Sri Mulyana saat dikonfirmasi Lampost.co terkait keluhan warga yang menempat perumahan yang kerap tergenaaang banjir jika hujan daatang itu.



Sri mengaku tidak mengetahui secara pasti nama perusahaan pengembang maupun pemiliknya. Padahal sebelum melaksanakan penjualan, mereka sudah harus memenuhi persyaratan izin dari pemerintah. Seolah-olah menutupinya, sehingga menimbulkan pertanyaan ada apa sebenarnya ini.
"Insya Alla nanti kita akan mengadakan pertemuan dengan pengembang, tapi masalah waktu kami belum tahu, "terangnya.
Ketua Pospera Lampura, Juaeni Adami saat dikonfirmasi Lampost.co terkait hal ini  mempertanyakan masalah izin tersebut dapat lolos, sehingga masyarakat yang telah melakukan kontrak dengan pihak perbankan merasa dikecewakan. Bahkan ada diataranya telah meninggalkan kediamannya selama ini, sementara kontrak dan pembayaran telah dengan perbankan selesai dan diangsur.

"Masalahnya yang kami pertanyakan kok seolah-olah mereka (perizinan) tidak tahu apa perusahaannya dan nama kepalanya di sini. Padahal itu izin telah keluar dan tidak mungkin perbankan mau melakukan kontraknya. Ada apa ini, kok begitu enteng jawabannya, "terangnya.

Warga penghuni perumahan Nuwo Mapan, Kelurahan Kepalatujuh, Kabupaten Lampung Utara menyayangkan sikap pemerintah daerah dalam mediasi dengan pihak pengembanh. Terkait seringnya kejadian masuknya air aliran sungai yang ada disekitarnya, sehingga menimbulkan genangan dan tak dapat ditinggali. 

"Sudah lebih dari satu bulan setelah kejadian kebanjiran, tidak pernah ada pertemuan antara masyarakat, pengembang dan pemerintah daerah. Sebab, dari prosedur sudah menyalahi, dan masyarakat hanya bisa mengeluh dan menyerahkan sepenuhnya kepada kami, "kata Sekretaris Pospera Lampura, Zairin kepada Lampost, Jumat (12/1).

Menurutnya, pihak pengembang tidak dipenuhinya persyaratan yang diajukan oleh pemerintah daerah. Yakni, tidak adanya sumur serapan di perumahan itu, padahal dahulunya merupakan daerha rawa dan serapan air. Kemudian, gorong-gorong yang ada terlalu sempit permukaannya, dan pondasi dibuat untuk aliran anak sungai kependekan karena tingginya tidak lebih dari 1 m.

"Jadi bagaimana airnya tidak meluap, padahal airnya cukup besar disana. Karena memang dahulu itu daerah rawa dan persawahan, kok ini tiba-tiba diperjual belikan. Kalau seperti ini kok bisa kecolongan izin bisa keluar, sehingga bisa dibangun dan masyarakatlah yang paling merasakan imbasnya sebagai konsumen, "terangnya.

Sebelumnya, Jumat (29/12/2017), sebanyak 40 rumah yang berada di perumahan Nuwomapan, Kelurahan Kelapatujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan terendam banjir. Pasalnya, ditenggarai izin lingkungan tempat dibangunnya perumahan strata premium itu tidak dipenuhi. Sehingga saat mus penghujan tiba selalu tergenang banjir.

loading...

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR