BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung akan terus melakukan pengawasan terlebih setelah melihat beberapa kepala daerah  yang ditangkap KPK atas kasus korupsi. 
Kepala BPKP Perwakilan Lampung, Kisyadi, mengatakan akan terus melakukan pengawasan lintas sektoral seperti proyek pembangunan daerah terutama berbagai proyek strategis nasional (PSN) yang harus tuntas berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo.  
"BPKP juga akan terus mendorong pendapatan daerah meningkatkan dengan pengamanan aset karena banyak aset yang hilang selama ini,"kata dia usai dilantik di Ruang Abung, Gedung Balai Keratun Pemprov Lampung,  Rabu (1/8/2018).
Sedangkan untuk tata kelola,  BPKP akan membantu pemerintah untuk memahami dan melaksanakan Sistem Pengendalian Internet Pemerintah (SPIP) dengan baik. 
Terlebih pemerintah pusat mewajibkan setiap institusi instansi harus memili SPIP  level tiga atau level dunia.  
"Maka kita harapkan setiap institusi tidak ada korupsi jika hal itu sudah diterapkan karena paham dan jelas aturannya apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan,  apa yang boleh diterima  dan yang tidak boleh diterima sebagai pendapatan saya yakin penyimpangan terkait keuangan daerah bisa teratasi dengan baik, "paparnya. 
BPKP Lampung mengenal self control sehingga mendorong agar tidak terjadi praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). 
"Kita tahu banyak pejabat yang terkena korupsi,  maka kita terus mendorong agar mereka mengerti apa yang bisa diterima dan tidak,  sehingga tidak ada lagi kongkalikong atau kolusi di roda pemerintahan, "imbuhnya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR