KRUI (Lampost.co)--Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat meminta organisasi perangkar daerah (OPD) terkait yang membawahi suatu objek aset milik Pemkab di kabupaten itu agar memperhatikan dan turut membantu mengurus administrasi surat menyurat keabsahan aset-aset tersebut.  
Kepala BPKAD Pesisir Barat, Muhammad Aziz, kepada Lampost.co, dikantornya, Rabu (17/1/2018), mengatakan sampai saat ini beberapa aset daerah yang ada merupakan milik Pemkab Pesisir Barat,  belum mempunyai surat surat bukti yang sah, seperti tanah dan bangunan SD-SD  dan SMP-SMP, pustu dan puskesmas-puskesmas yang ada di kabupaten itu, serta tanah-tanah milik Pemkab lainnya. 

"Kendalanya, sampai saat ini sebagian aset aset milik pemkab belum mempunyai surat-surat bukti yang sah, baru sebatas surat-surat hibahnya. Tetapi sebagian sudah ada sertifikatnya. Pendataannya sudah kami lakukan seluruhnya ditahun 2017, tetapi untuk jumlah persisnya belum bisa kami sampaikan sekarang, tunggu dalam satu bulan ini kami akan lakukan ekspos, " kata Aziz. 
Pihaknya menargetkan di tahun 2019, seluruh aset aset yang ada sudah diurus surat menyuratnya hingga ke penyertifikatannya.  Sebab itu,  ia meminta agar OPD-OPD terkait dapat mengurus hal tersebut. 
"kepada OPD selaku pengguna barang atau pejabat tinggi pratama,  agar peduli atau bertanggungjawab tentang aset-aset daerah yang ada di bawah kewenangannya," kata dia.
Soal Pelabuhan Teluk Kuala Stabas di Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Aziz menyebut hal itu merupakan aset pemerintah pusat. Kuala stabas merupakan pelabuhan penyeberangan, bukan pelabuhan nelayan, dari dahulu merupakan pelabuhan yang menghubungkan Pelabuhan Teluk Bayur di Sumbar-Pelabuhan Bengkulu-Kuala Stabas, Lampung-Tanjung Priok, Jakarta.  
Namun untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara yang ada di Pekon kutajawa kecamatan Bangkunat,dengan luas sekitar 30 hektar,  itu merupakan aset pemkab Pesisir Barat dan surat menyuratnya sudah ada, jelas Kepala BPKAD.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR