BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung tidak bisa mengintervensi BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung dalam memberikan sanksi kepada RS Urip Sumoharjo terkait dugaan penolakan pasien peserta BPJS Kesehatan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf. "Terkait punishment BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung kepada mitra kerja, kami tidak bisa intervensi. Tapi kalau memang ada yang lapor bisa kita lakukan investigasi mendalam. Apakah memang sudah sesuai regulasi atau tidak," kata dia.



Dia juga mengatakan terkait pemberian sanksi, sepenuhnya wewenang BPJS Kesehatan karena BPJS Kesehatan lah yang mengetahui seperti apa yang harud dilakukan disesuaikan dengan regulasi yang ada. "Kita juga harus melihat bagaimana regulasinya di BPJS seperti apa, karena aturannya kan ada di BPJS," kata dia.

Sementara terkait laporan atau pengaduan yang kasusnya khusus penolakan oleh RS, Ombdusman mengaku tidak pernah ada yang masuk. "Tapi yang ada kebanyakan terkait proses pelayanannya yang kadang berbelit. Jadi lebih pada masalah klaim ataupun pelayanan yang dilakukan. Kalau yang ditolak terus yang bersangkutan lapor Ombudsman dan kita turun. Seringkali karena darurat kita bisa telepon menanyakan biasanya langsung clear," kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR