JAKARTA (Lampost.co) -- Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan mengatakan sebanyak 5,2 juta peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dinonaktifkan hari ini berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN). ASN dinilai tidak butuh lagi bantuan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk BPJS Kesehatan.
 
"Jadi jangan sampai orang yang tingkat ekonominya sudah berubah sudah menjadi ASN atau TNI/ Polri masih menjadi peserta itu. Sementara negara punya fungsi untuk memberikan tunjangan serupa kepada mereka," kata Iqbal kepada Medcom.id di studio satu Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, Kamis 1 Agustus 2019.
 
Dia mengatakan, penonaktifan itu dilakukan kepada masyarakat yang tercatat sudah atau baru dilantik menjadi ASN. Hal ini dilakukan lantaran nantinya para peserta itu akan mendapatkan tunjangan kesehatan yang serupa dengan BPJS setiap bulannya. 

Para peserta yang dinonaktifkan pun langsung diganti dengan peserta baru. Itu, kata Iqbal, dilakukan untuk mencari target yang sesuai untuk menerima bantuan kesehatan dari BPJS.
 
"Artinya sacara kuota masih 96,8 jutaan peserta BPJS yang disiapkan Kemensos dan yang lain. Tujuan Kemensos ini dilakukan untuk menargetkan peserta yang lebih berhak mendapatkan jaminan bantuan dari negara," ujar Iqal.
 
Dia mengatakan penonaktifan 5,2 juta peserta ini pun dilakukan berdasarkan surat keputusan (SK) menteri sosial nomor 79 tahun 2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta PBI Jaminan Kesehatan Tahap Keenam.
 
Dalam SK itu disebutkan peserta yang dinonaktifkan merupakan peserta yang memiliki NIK tidak jelas, tidak pernah mengakses layanan kesehatan yang ditentukan, meninggal, data ganda, dan tidak masuk kategori miskin atau tidak mampu.
 
"Kan kalau ASN itu dua persen dari pekerja dan tiga persennya dari pemerintah sedangkan kalau swasta itu kan empat persen pemberi kerja dan satu persen dari pekerjanya. Ini memang ketetapan pemerintah, makannya begitu," pungkasnya.

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR