JAKARTA (lampost.co) -- Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan berita BPJS Kesehatan yang menghapus tanggungan terhadap 8 penyakit adalah hoaks.
BPJS kesehatan hingga saat ini masih menanggung 100 persen pembiayaan peserta, sehingga diharapkan masyarakat tidak gaduh terhadap pemberitaan ini.
"Yang pasti ini hoaks. Yang pasti adalah penyakit tersebut tetap ditanggung BPJS 100% sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Fahmi.
Menurut Fahmi, berita hoaks ini muncul saat BPJS Kes diundang Komisi IX DPR. "Jadi saat itu kami menjelaskan bahwa utk 8 penyakit katastropik ini, di beberapa negara berlaku cost sharing. Begitu berita yang benar," jelas Fahmi.
Delapan penyakit katastropik yang dimaksud adalah jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalassemia, leukimia, dan hemofilia.
Di lain hal, Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat juga menambahkan, "Kamis lalu (23/11/2017), BPJS Kesehatan diminta paparan tentang perkembangan pengelolaan JKN-KIS. Lalu dalam paparan tersebut ditampilkan sebagai gambaran di Jepang, Korea, Jerman, dan negara-negara lainnya yang menerapkan cost sharing. Pada saat itu kami memberikan referensi akademik. Jadi jangan salah paham duluan ya," katanya.
Menurut Nopi, saat era Askes dulu, pemerintah memberikan dana subsidi bagi penyakit-penyakit katastropik. Pemberian dana tersebut dilakukan sejak 2004 sampai dengan 2013.
"Sejak PT Askes (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan pada 2014 lalu sampai sekarang, belum ada regulasi tentang subsidi pemerintah untuk penyakit katastropik. Padahal dulu ada subsidi. Saat ini hal tersebut tengah diusulkan untuk revisi Perpres," jelas Nopi.
Ia pun menegaskan bahwa sampai dengan saat ini, BPJS Kesehatan tetap menjamin ke-8 penyakit tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah.
"Jadi masyarakat tak perlu khawatir. Selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan, maka kami akan jamin biayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkapnya.
Sebagai badan hukum publik yang berada di bawah naungan Presiden langsung, Nopi juga mengatakan bahwa pihaknya tunduk dan patuh terhadap segala kebijakan yang ditetapkan nantinya oleh pemerintah.
"Dalam mengambil kebijakan, pemerintah pasti memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan. Yang jelas prioritas kami saat ini adalah memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS," ungkapnya. 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR