JAKARTA (Lampost.co)--Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas),  Fanshurullah Asa mengatakan jika revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 telah dirampungkan, maka  wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) akan dijadikan wilayah pendistribusian BBM  jenis badan khusus penugasan /JBKP. 
"BPH Migas dalam hal ini akan memberikan alokasi kuota kepada Badan Usaha untuk mempersiapkan Nozzle Premium," kata Fanshurullah dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/5/2018).

Sedangkan mengenai persiapan Sistem Informasi Penyaluran BBM di Ujung Nozzle Penyalur, sesuai Prepres tersebut  Pasal 17, harga jual jenis BBM Tertentu (JBT)hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah di Penyalur.
Volume JBT Minyak Solar yang dilaporkan ke BPH Migas adalah volume yang keluar di ujung Nozzle Penyalur.
Namun, kata Ivan, panggilan Fanshurullah, terdapat beberapa kelemahan pada pelaksanaan verifikasi saat ini (yang  memperhitungkan stok awal & akhir di penyalur), antara lain sampling (oleh BPH Migas) relatif kecil antara 50-100 SPBU per bulannya.
Koreksi terhadap data penyaluran JBT Minyak Solar-Pertamina jumlahnya tidak signifikan.
Kelemahan lain, verifikasi on desk dilakukan berdasarkan data SAP BI-Pertamina yang merupakan data penyaluran/penebusan JBT Minyak Solar yang keluar dari TBBM. Ini tidak menggambarkan penyaluran JBT Minyak Solar kepada konsumen pengguna,  sehingga adanya kemungkinan losses (hilang).
"Contohnya, dengan JBT Minyak Solar yang dikirim dari TBBM tidak sampai ke penyalur," kata Ivan.
Contoh lain, adanya losses JBT minyak solar di penyalur, serta volume penyaluran JBT Minyak solar yang tidak tepat sasaran.



Menghadapi hal itu, solusinya, dengan sistem digitalisasi, volume JBT Minyak Solar yang dilaporkan Pertamina kepada BPH Migas untuk diverifikasi adalah volume yang keluar dari ujung nozzle di penyalur.

Dalam kesempatan itu, Ivan memintaPT.Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk untuk terus memberikan komitmennya dalam merealisasikan target Program BBM Satu Harga sesuai dengan roadmap hingga tahun 2019.

Dalam rangka menjamin ketersediaan BBM dan kelancaran pendistribusian khususnya BBM di daerah yang belum terdapat penyalur, BPH Migas telah  menerbitkan Peraturan BPH Migas No. 6/2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang  Belum Terdapat Penyalur atau yang lebih dikenal dengan Sub Penyalur. 

PENULIS

Hesma Eryani

TAGS


KOMENTAR