PONTIANAK (Lampost.co)-- BPH Migas mendorong pemerintah daerah untuk segera mengusulkan pembentukan sub penyalur BBM di setiap daerah, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan bahan bakar. 
 
"Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan pembentukan sub penyalur di daerahnya, agar masyarakat semakin mudah mendapatkan BBM subsidi dengan harga yang terjangkau," kata Ketua BPH Migas, Fanshurullah Asa saat menggelar sosialisasi implementasi sub penyalur di Pontianak, Kamis (7/3/2019). 
 
Dia mengatakan, sampai saat ini, di Indonesia baru ada 25 sub Penyalur dan di Kalimantan Barat, baru Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang telah memiliki sub penyalur dan berada di Kecamatan Baru Ampardan Padang Tikar. Untuk itu, dirinya sangat mengharapkan pemerintah daerah lainnya bisa mengikuti jejak Pemkab Kubu Raya. 
 
"Untuk saat ini, sudah ada 250 pemda yang mengajukan pembentukan Sub Penyalur, sehingga kita akan menyeleksi pangajuan tersebut, karena kita akan hati-hati dalam menentukan sub penyalur, agar BBM subsidi yang disalurkan tersebut bisa tepat sasaran," tuturnya. 
 
Fanshurullah menjelaskan, pembentukan sub penyalur BBM tersebut merupakan amanah UU Migas Nomor 22 Tahun 2001, pasal 8 ayat dua dan empat yang menegaskan bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di seluruh NKRI.    

BERITA LAINNYA


EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR