HUTAN adalah paru-paru dunia. Sebab, hutan memiliki berbagai jenis pepohonan dan tumbuhan yang menghasilkan oksigen dan menyerap karbondioksida. Tidak heran jika hutan disebut juga jantung kehidupan bagi manusia.

Namun, apa jadinya jika hutan yang mestinya dilindungi dan dirawat itu harus ditebang sewenang-wenang oleh oknum perorangan atau korporasi yang sudah berjejaring? Tentulah ini membahayakan semua pihak.



Sedikitnya ada empat Desa dan dalam tiga wilayah Kecamatan menjadi objek atau lokasi pembalakan liar di wilayah Register 19 Wan Abdul Rachman, yakni Desa Margodadi, Desa Padangratu, Desa Padang Manis, dan Desa Sukadadi.

Pemetaan pembalakan liar terhadap empat desa ini membuktikan bahwa kejadian ini tidak terjadi satu kali, tapi berkali-kali. Artinya, ada pembiaran di sini. Akibat pembalakan liar ini kerusakan hutan Register 19 tinggal 20 persen.

Ada dugaan dalam kasus pembalakan liar di Register 19 Wan Abdul Rachman ini dibekingi oknum aparat dari polhut, Marinir TNI AL dan polisi. Tidaklah mengherankan jika semua aparat yang terlibat tidak pernah terjerat hukum.

Oknum anggota Polres Pesawaran yang tertangkap saat membawa pulang barang bukti kayu sonokeling ke rumahnya hingga kini tidak ada proses hukum. Kemudian oknum anggota Polsek Pugung berinisial TP juga tidak diproses dan terakhir oknum anggota Kodim Lampung Selatan berinisial IS, juga tidak jelas.

Situasi remang-remang dalam penegakan hukum itu menggambarkan persoalan dan kasus ini masih belum dipandang sebagai sesuatu yang urgen. Aparat dan instansi terkait lainnya dengan berbagai dalih mengungkapkan keseriusan menindak tegas para pelaku, tapi faktanya malah perusakan makin merajalela.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung meminta aparat dan instansi terkait serius membongkar jaringan pelaku pembalakan liar di kawasan Register 19, Kabupaten Pesawaran. Walhi menyoroti bahwa praktik pembalakan liar di Register 19 telah terjadi sejak 2014. Sayangnya, hingga kini kasus ini terus berlangsung dan jaringannya tidak kunjung terungkap.

Berdasar pada regulasinya, pembalakan liar merupakan pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf e UU 41/1999 tentang Kehutanan, diatur di Pasal 78 Ayat (5), dengan sanksi pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. Bahkan, secara spesifik kini hukum tentang penebangan hutan secara liar diatur dalam UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

Ketentuan perundangan ini merupakan lex specialis dari UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Kehutanan). UU P3H ditujukan untuk menjerat kejahatan kehutanan yang masif dan terorganisasi, inilah sifat kekhususan yang ada di UU P3H dibanding dengan UU Kehutanan. Artinya apa? Untuk peraturan dan kebijakan yang mengaturnya tidak kurang-kurang.

 

Faktanya rangkaian kejadian terus berulang. Maka, yang diperlukan adalah membongkar apa saja yang menjadi kelemahan dalam penegakan pembalakan liar sejauh ini. Bongkar tiap sindikat dan jaringan baik oknum perorangan maupun korporasi tanpa terkecuali harus dihukum seberat-beratnya. Kasus ini bukan kasus sederhana, melainkan kasus yang terkategori kejahatan extraordinary crime.   

Selain itu, ada beberapa variabel yang mesti dilihat dari hulu hingga hilir. Di hulu, ada problem konsistensi penegakan hukum yang lemah. Sistem pengawasan juga sangat lemah. Penanganan kasus-kasus juga cenderung tertutup dan tidak transparan. Oleh sebab itu, masyarakat sulit melakukan pengawasan secara eksternal. Sementara di hilir, peradilan selama ini menjatuhkan vonis rendah kepada pelaku. Akibatnya, tidak membuat pelaku jera melakukan perbuatannya. 

 

 

loading...

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR