ALAM merupakan sumber kehidupan. Dari alam kita bisa merasakan banyak manfaatnya. Sebab itu, menjaga kelestariannya merupakan tugas bersama bagi setiap umat manusia di muka bumi.

Ironisnya, keberadaan alam termasuk hutan, saat ini justru menjadi bancakan para pembalak liar yang hanya bertujuan mengeruk keuntungan pribadi. Beragam aktivitas pembalakan kerap muncul di mana-mana, termasuk Lampung.



Teranyar, aksi pembalakan liar di Register 22 Way Waya. Satu truk kayu sonokeling disita aparat Polhut dan masyarakat. Delapan orang diduga perusak hutan di kawasan hutan lindung tersebut ditangkap di Sendangmulyo, Lampung Tengah, Jumat (6/4) dini hari. Kuat dugaan, komplotan pembalak liar ini mengincar kawasan hutan lindung lainnya di Lampung Tengah.

Bukan pertama kali, sebelumnya aksi pembalakan liar juga terjadi di Resort Batu Lima, Dusun Trabasan, Pekon Datarajan, Kecamatan Ulubelu, Tanggamus, yang masuk dalam Register 32 Bukit Rindingan. Empat pelaku diringkus dengan barang bukti kayu sonokeling.

Berdasar pada hasil kajian Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, setidaknya ada empat zona rawan pembalakan liar di Lampung. Selain Tanggamus, zona lainnya, yaitu Pesawaran, Lampung Barat, dan Lampung Timur. Dengan tertangkapnya para pelaku perusak hutan Register 22 Way Waya, besar kemungkinan zona rawan melebar ke Pringsewu dan Lampung Tengah.

Data di Dinas Kehutanan Lampung menyebutkan luas hutan di Sai Bumi Ruwa Jurai saat ini 1.004.735 hektare. Dari luasan itu, berdasar pada pengamatan satelit sejumlah titik alami kerusakan di Register 19, 21, 25, 27, 28, dan kawasan hutan lindung lainnya. Penyebab kerusakan tersebut adalah pembalakan liar.

Guna melindungi kerusakan hutan akibat tangan-tangan jahil para pembalak liar, pemerintah menerbitkan UU No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pelanggaran UU ini mendapat sanksi pidana paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar bagi yang terbukti melakukan perusakan hutan. Bukan hanya penebang hutan, pelaku yang mengangkut hasil hutan tanpa izin pun diancam pidana paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara serta denda maksimal Rp2,5 miliar.

Meski sanksi berat menanti para pelaku pembalakan liar, perusakan hutan masih terus terjadi. Mereka seolah tidak pernah jera. Demi pundi-pundi rupiah, mereka tidak hanya mengabaikan amanat UU, tapi ikut andil merusak alam. 

Imbasnya, berbagai bencana alam seperti longsor dan banjir terus menghantui kehidupan masyarakat di Lampung. Karena itulah, pemerintah melalui Dinas Kehutanan, Polhut, serta aparat hukum seperti kepolisian, TNI, serta kejaksaan harus tegas menangani pelaku-pelaku pembalakan liar ini. Mulai dari pengawasan hutan hingga vonis hukuman. 

Rendahnya hukuman pelaku perusakan hutan membuat oknum-oknum tidak bertanggung jawab terus nekat menggunduli hutan. Selain itu, aparat hukum harus mengusut tuntas backing-backing dan para cukong kayu yang ada di balik para penebang hutan itu. Pembalakan liar harus dibongkar hingga akarnya sehingga ke depan kerusakan lingkungan dapat diatasi. Kita tentu tidak menginginkan ketamakan orang-orang membabati hutan menyebabkan bencana besar pada masa mendatang. n 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR