SUDAH menjadi rahasia umum, tingginya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah bersumber dari biaya siluman yang harus dikeluarkan pasangan calon. Biaya siluman bahkan sering lebih besar dibandingkan biaya resmi, semisal administrasi pencalonan atau kampanye terbuka yang melibatkan pengerahan massa dan artis pendukung.

Termasuk dalam biaya siluman itu antara lain uang mahar untuk membangun koalisi partai politik. Juga bagi-bagi uang dan paket sembako bergambar pasangan calon kepada massa pemilih.



Celakanya, meskipun pelarangan politik uang sudah diatur dalam UU Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sebagian masyarakat cenderung permisif terhadap kecurangan tersebut.

Berdasar data Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Minggu (25/3), masyarakat Lampung menilai wajar apabila calon melakukan praktik politik uang, yakni 46%. Peringkat teratas untuk Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Tanggamus (56%). Disusul Lampung Selatan (54%), Lampung Utara, Way Kanan, Mesuji, Tulangbawang, dan Tulangbawang Barat (49%). Kemudian Bandar Lampung (44%), Lampung Tengah (43%), Metro, Pringsewu, dan Pesawaran (41%), serta Lampung Timur 36%.

Data ini menjadi kabar buruk bagi Lampung mengingat politik uang adalah kecurangan serius dalam mewujudkan proses demokrasi yang sehat. Kabar baiknya, meskipun memberi toleransi terhadap politik uang, bukan berarti pasangan calon pelaku politik uang akan serta-merta meraup dukungan.

Hanya 8% masyarakat Lampung yang akan memilih calon yang memberi uang atau hadiah dan hanya 2% masyarakat akan memilih calon yang memberi uang atau hadiah lebih banyak. Sebanyak 88% masyarakat akan menerima uang atau hadiah, tetapi pilihan calon ditentukan sesuai dengan hati nurani dan 1% mengaku akan menolak pemberian tersebut.

Apa pun dalihnya, politik uang jelas dilarang karena bertentangan dengan asas kejujuran dan keadilan. Selain diatur dalam undang-undang, pelarangan politik uang juga termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada. Sanksi terberat bisa sampai pada pembatalan pencalonan.

Sudah saatnya seluruh lembaga pengawas pemilu dan aparat hukum di Lampung menindak tegas praktik politik uang mengingat besarnya dampak yang harus ditanggung masyarakat kelak. Jangan sampai APBD digunakan untuk kepentingan sepihak tim calon sebagai pengganti biaya kampanye. Bercermin dari pengalaman di berbagai daerah di Tanah Air, banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi karena tingginya ongkos politik pilkada.

Setiap rupiah uang yang dikeluarkan pasangan calon pasti kelak akan diambil lagi dari anggaran publik dalam jumlah berlipat. Itu sudah menjadi keniscayaan dalam praktik politik kekuasaan. Sebab tidak ada makan siang yang gratis. Politik uang ibarat bom waktu yang akan menghancurkan pembangunan serta menghabisi karier politik kepala daerah.

PENULIS

Tim Redaksi Lampung Post

TAGS


KOMENTAR