BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung tidak hanya berhenti di LP Kalianda, ada 16 LP dan Rutan di bawah Kanwil Kemenkum dan HAM Lampung bakal dipantau secara saksama, terkait adanya dugaan peredaran narkoba, termasuk penggunaan ponsel dan alat komunikasi lainnya, yang memudahkan napi mengatur peredaran narkoba dari balik jeruji besi.
"Saya minta LP-LP lain hentikan peredaran narkoba. Bakal saya Pantau, kalau ada saya tindak, seperti yang sudah," ujar Kepala BNNP Lampung Brigjenpol Tagam Sinaga, Kamis (24/5/2018).
Disinggung soal upaya penelusuran rekening para Kepala LP dan Rutan di Lampung, dengan melibatkan PPATK dan Direktorat TPPU BNN Pusat, belum melangkah sejauh itu, kendali pengawas intensif dilakukan.
"Harus ada kasus dulu, kita sidik baru bisa, tapi dengan pemantauan kalau ada upaya kita tindak, sepertinya bisa," kata Tagam.
Selain itu pihaknya juga akan mengkroscek mantan Kepala LP Sebelum Muchlis yakni Gunawan Sustrrinadi, apakah ia juga menikmati hasil kekayaan dari narkoba yang diberikan Marzuli.
"Cuma kita fokus ke kasus Muchlis dulu. Tapi memang Marzuli dititipkan ke Muchlis oleh istri kepala LP sebelumnya, yakni Gunawan," papar Tagam.
Sementara itu soal ekspos BNNP Lampung, Kakanwil Kemenkum dan HAM Bamban Haryono tidak bisa ditemui Lampost.co. "Bapak sedang ada tamu," ujar Kepala Sub Bidang Pelaporan Humas, Teknologi Informasi Kanwil KemenkumHAM Lampung Erwin Setiawan Yunianto, Kamis (24/5/2018) di kantornya.
Erwin bersedia menjawab soal status ASN Muchlis yang telah dijadikan tersangka. Muchlis memang berpotensi dikenakan Sanski Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), karena terlibat narkoba merupakan bentuk pelanggaran berat. Namun sesuai dengan PERMEN KEMENKUMHAM Nomor 23 Tahun 2015, Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Dan Sanksi Administratif, sebelum mengambil keputusan perlu dibentuk tim khusus yang akan melakukan penyelidikan dan penentu Sanski.
"Tim Khusus nanti dibentuk dan bekerja, pada saat proses penuntutan jaksa (red Muchlis). Tapi hasil tim itu diserahkan ke Inspektorat Dirjen Kemenkumham," katanya.
Saat ini jabatan Kepala LP Kalianda diisi oleh Muhmmad Mulyana sebelumnya menjabat Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung, sedangkan KPLP Kalianda Sutardjo digantikan oleh Denial Arif.
Disinggung soal rencana pemanggilan Kakanwil, Erwin mengatakan Kakanwil Siap dipanggil secara kooperatif sebagai ASN.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR