BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--  Sebuah rekam jejak perlu untuk dimiliki dan dihimpun dalam suatu database oleh suatu badan Pemerintahan seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) maupun Inspektorat. Untuk dijadikan sebagai acuan saat pemberian sanksi atau peningkatan jabatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Pengamat Kebijakan Publik Dedy Hermawan menjelaskan, bahwa track record seorang pegawai haruslah benar-benar tercatat. Mulai dari pelanggaran yang telah dilakukan,  apakah telah berulang kali ataupun sebaliknya prestasi yang telah ditoreh. 



“Untuk itu, BKD dan Inspektorat perlu memiliki rekam jejak dari tiap ASN. Segala pelanggaran yang telah dilakukan harus tercatat, dari rekam jejak itu dapat ditentukan pemberian suatu sanksi,” ujarnya, Kamis (16/5/2019).
Menurutnya, pada kasus pemberian sanksi memang harus berjenjang dimulai dari terendah yaitu teguran sampai pada tingkat akhir adalah pemberhentian,  sesuai dengan sudah seberapa jauh seorang pegawai tersebut melakukan sebuah pelanggaran. 

“Menejemen PNS harus betul-betul menerapkan aturan hukum yang berlaku. Sebagai bentuk pemberian efek jera terhadap setiap oknum yang melakukan pelanggaran,” kata dia. 

Hal ini juga berkaitan ketika seorang PNS akan mendapatkan sebuah peningkatan jabatan ataupun golongan, maka harus terlebih dahulu melihat track recordnya. Sebarapa banyak pelanggaran yang telah dibuat,  sehingga dapat menjadi penilaian tersendiri untuk tidak memberikan peningkatan jabatan. 

“Dan Pemerintah harus menegakkan aturan, jangan memberikan kelonggaran-kelonggaran terhadap oknum. Sebab hal itu akan memberikan contoh yang buruk dan nantinya akan diikuti sehingga muncul oknum-oknum yang lain,” jelasnya. 

BERITA LAINNYA


EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR