BIROKRASI menjadi salah satu daya tarik investor mengurus penanaman modal di suatu daerah. Birokrasi berbelit akan menjauhkan investor. Sebaliknya, birokrasi gesit dan ringkas mengundang para penanam modal untuk datang berinvestasi.
Karena itulah, kecepatan dan kenyamanan pelayanan aparatur menjadi asas penyelenggaraan penanaman modal di Republik ini. Pelayanan itu menjadi persoalan penting sehingga perlu diatur dalam UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal.
Dalam penyelenggaraannya, proses investasi diatur berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas. Paling penting, perlakuan yang sama dan tidak membedakan.
Dari sejumlah asas itu, pelayanan birokrasi menjadi ujung tombak dalam menarik para investor. Di Lampung, arus penanaman modal atau investasi per Oktober 2017 meningkat
Rp2,6 triliun, dari Rp5,3 triliun pada 2016 menjadi menjadi Rp7,9 triliun.
Data Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Lampung, investasi penanaman modal asing (PMA) mencapai 20 perusahaan dan penanaman modal dalam negeri tercatat 27 perusahaan. Dengan demikian, hingga September 2017 total investasi Rp6,4 triliun dan hingga akhir 2017 mencapai Rp7,9 triliun.
Alasan investor memilih Lampung karena situasi kondusif, mudah mencari lahan, kemudahan perizinan, dan dampak kehadiran jalan tol trans-Sumatera (JTTS). Bahkan, lembaga pengkajian daya saing The Asia Competitiveness Institute dan National University of Singapore menempatkan Lampung pada posisi ke-14 se-Indonesia dalam daya saing dari sebelumnya di posisi 25.
Dari dalam negeri Kementerian Dalam Negeri menempatkan Lampung peraih peringkat pertama hasil evaluasi rencana aksi daerah penanganan konflik sosial 2017 periode B.08 (Agustus) regional Sumatera dan Jawa. Ini juga modal menarik investor datang, sebab daerah aman juga menjadi lokasi favorit berinvestasi.
Dengan modal kondusivitas dan birokrasi ramah investasi itulah terjadi peningkatan investasi di Bumi Ruwa Jurai yang perlu dipertahankan. Jangan sampai terjadi kembali isu begal dan ruwetnya pelayanan yang bakal membuat para pemodal antipati dengan Lampung.
Sudah selayaknya para birokrat sadar. Mereka adalah pelayan dan roda penggerak pembangunan. Sehingga dalam melaksanakan kerja, benar-benar sesuai harapan reformasi birokrasi. Jangan karena “nila” oknum birokrat setitik, rusak seluruh citra pelayanan perizinan di Lampung. Rusaknya pelayanan itu akan menjauhkan investasi dari Bumi Ruwa Jurai. n

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR