bandar lampung--Lulusan SMP di Bandar Lampung terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK karena adanya alih kelola SMA/SMK ke pemerintah provinsi, otomatis program bina lingkungan untuk pendidikan menengah tidak berlaku lagi.

Ketua DPRD Bandar Lampung, Wiyadi, mengatakan setelah Pemprov mengambil alih pengelolaan SMA/SMK, tidak ada lagi program biling Pemkot untuk pendidikan menengah. Ada kekhawatiran lulusan SMP/MTs di Bandar Lampung kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri karena persaingan yang ketat. Adapun biaya pendidikan di sekolah swasta cukup mahal.

Menurut dia, saat biling masih berlaku, lulusan SMP/MTs yang tidak mampu memiliki kuota untuk masuk ke sekolah negeri. “Lulusan SMP di kota bisa terancam putus sekolah karena sekolah negeri favorit akan diserbu siswa dari luar kota. Warga miskin tidak mampu membayar pendidikan di swasta,” ujar Wiyadi, Rabu (22/3/2017).

Pemkot dan DPRD Bandar Lampung akan mencari solusi supaya tidak banyak lulusan SMP yang putus sekolah akibat kesulitan biaya. Pihaknya akan mencari solusi bersama yang tidak melanggar aturan untuk lulusan SMP yang tidak mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.
Anggota Dewan Pendidikan Lampung, Warsito, mengatakan Pemprov dan Pemkot harus bersinergi untuk menentukan program penerimaan siswa SMA dan SMK yang tidak merugikan lulusan SMP di wilayah kota. Misalnya, dengan kebijakan proporsional jumlah siswa asal kabupaten/kota yang ingin masuk SMA negeri favorit di wilayah tertentu.
Menurut guru besar Fisika Unila ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Balai Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah, serta Dewan Pendidikan sedang mengevaluasi, SOP, juga tata kelola SMA dan SMK.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR