Jakarta (Lampost.co) -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut kebutuhan dana untuk pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur akan membutuhkan dana sekitar Rp466 triliun. Kebutuhan dana ini tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata.

Dilansir dari data Kemenkeu, Selasa, 27 Agustus 2019, dana pemindahan Ibu Kota dari APBN hanya sekitar 19,2 persen saja. Dengan kata lain hanya sekitar Rp89,47 triliun dana pemindahan ibu kota yang diambil dari kas negara.



"Itu pun (dana APBN) berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta," kata Presiden Joko Widodo, dalam konferensi pers pemindahan Ibu Kota di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2019. 

Pembiayaan pemindahan Ibu Kota akan mengandalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta. Total dana dari KPBU diperkirakan sekitar 54,6 persen atau Rp254,44 triliun, sedangkan swasta 26,2 persen atau Rp122,09 triliun.
 
Begini Skema Pembiayaan Ibu Kota Baru
Sumber: Kementerian Keuangan
 
Jika dilihat dari penggunaan dananya, dana APBN hanya akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, istana negara dan bangunan strategis TNI/ Polri, rumah dinas PNS/ TNI/ Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.

Sementara skema KPBU akan digunakan guna membiayai pembangunan gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, infrastruktur selain yang tercakup dalam APBN, sarana pendidikan dan kesehatan, museum dan lembaga pemasyarakatan, hingga sarana penunjang.

Untuk membiayai pembangunan perumahan umum, perguruan tinggi, science-technopark, peningkatan bandara, pelabuhan, dan jalan tol, sarana kesehatan, shopping mall, serta lokasi meeting, incentive, convention, exhibition (MICE) akan diserahkan kepada swasta.
 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR