JAKARTA (Lampost.co) -- Biaya haji dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperkirakan kenaikan biaya haji setiap tahunnya sekitar 7% sementara setoran awal yang dibayarkan oleh calon jemaah haji tetap sejak lima tahun lalu.

Ketua BPKH Anggito Abimanyu menjelaskan ada dua bentuk sumber dana haji. Pertama ialah biaya langsung yang disetorkan oleh para calon jemaah, kedua berasal dari nilai manfaat seluruh setoran awal yang dikelola pemerintah.



"Total dana haji yang disiapkan tahun ini sebesar Rp14,5 triliun. Dari jumlah itu Rp7,5 triliun dari setoran awal jemaah dan sisanya dari pengembangan nilai manfaat tersebut," tutur Anggito saat audensi BPKH ke Kantor Media Grup, di Jakarta, pada Rabu (7/8/2019). Anggito didampingi oleh Anggota Badan Pelaksana Bidang Keuangan BPKH Acep Riana Jayaprawira dan diterima oleh Dewan Redaksi Suryopratomo, Direktur Pengembangan Bisnis Media Indonesia Shanti Nur Patria, dan perwakilan dari Medcom.id.

Ia mengungkapkan biaya haji yang dibayarkan oleh jemaah per orang, saat ini sebesar Rp35,2 juta, sedangkan pembiayaan haji untuk akomodasi dan lain-lain bisa membengkak mencapai Rp 72 juta per jemaah. Dengan kata lain, terdapat gap di antara keduanya karena separuh biaya haji, ditutup dari nilai manfaat yang berasal dari dana setoran awal para calon jemaah yang belum berangkat. Menurut BPKH, Kementerian Agama dan DPR perlu memikirkan kebijakan lain mengatasi hal tersebut.

"Jemaah tidak tahu bahwa dia disubsidi oleh orang lain. Ini kebijakan yang harus dikoreksi karena biaya haji naik terus," tutur Anggito.

Agar para jemaah haji yang telah memberikan setoran awal turut mendapatkan manfaat dari dana haji yang dikelola, BPKH memberikan imbal hasil setiap tiga bulan sekali yang langsung dimasukan dalam rekening calon jemaah haji. Anggito menjelaskan sisa biaya haji bisa diambil dari imbal hasil tersebut. Pada saat berangkat, jemaah tinggal membayar sisa biaya yang diperlukan.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR