Jakarta (Lampost.co) -- Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek akan berlaku besok, Rabu 1 November 2017. Peraturan ini akan menjadi payung hukum angkutan taksi online.

“Peraturan Menhub ini merupakan peraturan pengganti PM 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek yang sebelumnya telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo dalam siaran persnya, Selasa 31 Oktober 2017.

Sebelum menerbitkan Permenhub ini, kata Sugihardjo, pihaknya sudah berdialog dengan publik di beberapa kota di Indonesia, seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Hal ini dilakukan untuk mendengar langsung respons masyarakat di berbagi daerah terkait dengan aturan taksi online ini.

“Berdasarkan masukan dari berbagai pihak di berbagai kota tersebut, semua pihak mengharapkan agar diatur kembali, karena kalau tidak diatur maka per 1 November akan terjadi kekosongan hukum,” kata Sugihardjo.

Ia mengakui ada yang tak puas dengan Permenhub tersebut. Namun, ia menegaskan, aturan tersebut dikeluarkan untuk mengakomodasi semua pihak, mengutamakan kepentingan masyarakat luas, kepentingan nasional dan juga kepentingan pengguna jasa dalam hal keselamatan, perlindungan konsumen, kesetaraan, dan kesempatan berusaha.

Ada sembilan substansi yang menjadi perhatian khusus dalam Permenhub No. 108 Tahun 2017. Yaitu, argometer, wilayah operasi, pengaturan tarif, STNK, kuota, domisili TNKB, persyaratan izin,  sertifikat registrasi uji tipe (SRUT), dan pengaturan peran aplikator.

Substansi pertama, besaran biaya angkutan sesuai yang tercantum pada argometer yang ditera ulang atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi. Kedua, taksi online beroperasi pada wilayah operasi yang ditetapkan.

Ketiga, pengaturan tarif yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi. Penetapan berpedoman pada tarif batas atas dan batas bawah yang ditetapkan dirjen perhubungan darat, dan kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)/gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Keempat, STNK atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi. Kelima, kuota ditetapkan oleh dirjen perhubungan darat/kepala BPTJ/gubernur sesuai kewenangannya.

Keenam, menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah operasi. Ketujuh, memiliki paling sedikit lima kendaraan yang dibuktikan dengan STNK atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi.

Kedelapan, salinan SRUT kendaraan bermotor atau salinan bukti lulus uji berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku. Kesembilan, perusahaan aplikasi dilarang bertindak sebagai perusahaan angkutan umum.

Sugihardjo berharap, dengan terbitnya Permenhuh No. 108 Tahun 2017 ini, semua pemangku kepentingan termasuk angkutan online dan konvensional dapat memahami dan mematuhi peraturan ini. Pasalnya, proses penyusunannya sudah mengakomodasi semua pihak, dengan mempertimbangkan UU 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR