BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2018 menjadi Rp2,074 juta atau naik Rp166 ribu dari sebelumnya Rp1,9 juta. Besaran upah tersebut dinilai sudah layak dinikmati para pekerja dan sesuai dengan ketentuan Kementerian Tenaga Kerja yang menentukan peningkatan 8,71%.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Hery Suliyanto menjelaskan UMP tersebut telah disahkan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo dan segera diajukan kepada Pemerintah Pusat. "Saya pikir jumlah itu sudah cukup layak. Ini sudah disahkan jadi tidak ada perubahan lagi karena sekarang ini kan sudah ada ukuran kenaikannya. Aturan dan payung hukumnya sudah jelas, tinggal diikuti sesuai aturan yang berlaku," kata Hery di kompleks perkantoran Pemprov, Selasa (31/10/2017).
Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Bandar Lampung Deni Sutiawan mengatakan UMP 2018 yang disahkan Pemprov dinilai telah cukup layak. Sebab, upah yang ditetapkan itu sudah sesuai mekanisme. "Kalau sudah sesuai mekanisme, tidak ada masalah. Yang penting pekerja dan perusahaan tidak ada yang dirugikan. Kami jelas mau lebih besar dari itu, tetapi tetap harus sesuai prosedur. Dengan pertimbangan itu, saya rasa cukup layak walaupun belum lebih layak," ujarnya.
Kendati telah ditetapkan, SBSI 1992 akan mengawal penerapan upah yang mulai berlaku 1 Januari 2018 mendatang. "Kami akan mengawal dan mengawasi. Kami meminta perusahaan menjalankan UMK dan UMP yang nantinya disahkan gubernur. Kalau penetapan itu tidak dijalankan perusahaan, sia-sia saja penetapan dari pemerintah itu," kata Deni.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Lampung Sumiati Somad mengatakan besaran penetapan UMP 2018 tidak dapat disebutkannya. Namun, dia meyakinkan jika penetapan tersebut telah sesuai dengan aturan yang dibuat Kementerian Tenaga Kerja. "Kalau besarannya, belum bisa saya sebutkan. Yang jelas, hitungannya sesuai dari peraturan di pusat," ujarnya.
Menurut Sumiati, proses penetapan UMP itu kini tengah diteliti Biro Hukum Pemprov. Dengan demikian, dia belum dapat memastikan peningkatan UMP 1 November. "Kalau 1 November, sepertinya belum selesai, tetapi kami inginnya selesai besok (hari ini). Namun, ini kan masih diteliti. Mudah-mudahan cepat selesai," ujarnya.
Jika berdasarkan ketentuan Kemenaker tersebut, kenaikan UMP 2018 Lampung berada di posisi kesembilan dari 10 provinsi di Sumatera. UMP 2018 terendah diduduki Bengkulu yang hanya Rp1.880.683, sedangkan tertinggi di Bangka Belitung dengan Rp2.755.443. 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR