IDEALNYA lembaga pemasyarakatan (LP) adalah wadah pembinaan para narapidana sehingga menjadi manusia yang lebih baik dan bisa kembali berbaur di masyarakat. Tapi, kenyataannya saat ini banyak narapidana yang justru masih melakukan tindakan kriminalitas meski dikurung dalam jeruji besi.

Sebut saja kasus perlakuan khusus bagi narapidana-narapidana berduit dan puluhan kasus peredaran narkoba yang dikendalikan dari balik penjara. Terakhir, pemecatan polwan di Makassar yang terlibat kasus video porno yang dikirim pada kekasihnya, seorang narapidana di Lampung.



Tindakan para narapidana yang bebas melakukan apa saja dari balik sel sebenarnya karena lemahnya pengawasan para petugas LP. Kalau sudah bicara soal uang, jangankan hanya sipir penjara, kepala LP pun bisa terlibat. Buktinya, mantan Kepala LP Kalianda Lampung Selatan Muchlis Adjie yang saat ini tengah menghadapi tuntutan jaksa 20 tahun penjara akibat ulahnya memberikan fasilitas khusus dan terlibat jual-beli narkotika yang dilakukan narapidananya.

Lemahnya sistem pengawasan LP di Indonesia seakan menjadi kewajaran. Tidak bisa dimungkiri berdasar pada data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan LP di Indonesia rata-rata sudah overkapasitas bahkan hingga 836%. Mayoritas disebabkan tingginya jumlah pelaku kejahatan narkotika. Total penghuni LP di seluruh Indonesia pada 2018 sebanyak 256.273 orang. Dari jumlah itu, 63% terlibat kasus narkoba. Adapun kasus kejahatan teroris sebanyak 558 orang. Dari jumlah itu, 1.113 merupakan WNA.

Akibat membeludaknya jumlah napi ini, tentu berdampak pada ketidakseimbangan antara sipir dan napi. Rata-rata satu orang sipir di Indonesia mengawasi 34 napi. Padahal, di negara tetangga, rata-rata satu sipir hanya mengawasi maksimal empat napi.

Ketidakseimbangan jumlah narapidana dan sipir bukan hanya membuat pengawasan menjadi lemah. Melainkan juga menjadi bancakan petugas LP untuk melakukan bisnis sendiri. Mulai dari menyewakan alat komunikasi termasuk jual beli pulsa, kurir narkoba, hingga bisnis bilik asmara.

Kenyataannya, sistem penjara di Indonesia tidak mampu menekan tindakan kejahatan dan menjadikan para pelakunya jera. Justru jeruji penjara membuat para narapidana bertindak leluasa, tanpa harus merasa takut dicurigai.

Sewa-menyewa alat komunikasi dalam LP bukan perkara sepele. Penggunaan ponsel, apalagi jenis smartphone, membuka peluang napi-napi cerdas tapi licik melakukan kejahatan. Ponsel bisa membuka jalan para narapidana terhubung ke dunia luar. Hal inilah yang mestinya diperketat pengawasannya, bukan justru menjadi bancakan para sipir untuk mencari keuntungan pribadi melalui bisnis penyewaan ponsel dan jualan pulsa telepon.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga yang menaungi LP di Indonesia semestinya harus segera berbenah dan bersih-bersih diri. Tingkatkan pengawasan, berantas bisnis-bisnis ilegal oleh sipir dan para napi, dan sudah seharusnya meningkatkan kualitas SDM-nya sehingga memiliki integritas dan loyalitas tinggi.

Bukan justru menjadi orang-orang yang mudah tergiur mendapatkan uang dengan mudah dan melegalkan kejahatan di dalam LP. Sudah sejak era reformasi kita menggelorakan basmi KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), tapi kenyataannya hingga saat ini kita belum mampu menciptakan Indonesia bersih KKN.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR