TAHUN ajaran baru 2019/2020 segera dimulai. Sekolah mulai membuka pendaftaran penerimaan siswa baru atau sering disebut penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pada tahun ajaran ini, pendaftaran masih menerapkan sistem zonasi yang sebelum-sebelumnya banyak dikritik sejumlah pihak, termasuk calon orang tua siswa.

Setidaknya, sudah sejak tahun 2017 pemerintah menerapkan sistem zonasi PPDB. Sistem itu mengganti sistem lama, yakni sistem penerimaan siswa baru (PSB). Dalam sistem PSB, calon peserta didik diterima berdasarkan nilai ebtanas murni (NEM) atau ujian nasional (UN).



Tahun 2018 pemerintah kembali menerapkan sistem zonasi untuk PPDB dengan landasan hukum Peraturan Menteri Pendidikan No. 14 Tahun 2018. Regulasi ini terus diterapkan hingga tahun ajaran sekarang.

Kisruh penerimaan siswa baru terjadi hampir di banyak tempat, tak terkecuali di Bandar Lampung. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan setempat, jenjang SMP negeri di Bandar Lampung tersedia kuota 9.700-an siswa. Jumlah sekolah yang ada tersebar di 20 kecamatan: 41 SMP negeri dan 93 SMP swasta serta 2 MTs negeri dan 28 MTs swasta. Dari jumlah tersebut, seharusnya sekolah mampu menyerap siswa didik yang ada.

Lantaran orang tua siswa bersikeras agar anaknya diterima di sekolah favorit, mereka rela menghalalkan cara tak patut, misalnya memanipulasi alamat tinggal yang berjarak dekat dengan sekolah karena sistem zonasi. Kisruh pun terjadi dan menuai protes.

Kekacauan di berbagai daerah dan protes dari banyak orang tua siswa mestinya menjadi bahan pertimbangan serius Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Sistem zonasi memang memberikan porsi kepada calon siswa yang berada di sekitar lingkungan sekolah tanpa melihat hasil nilai ujian nasional maupun tes atau seleksi penerimaan untuk pemerataan. Namun, penerapan sistem itu seharusnya tetap dibarengi dengan kualitas.

Banyak yang menilai jika sistem zonasi adalah metode salah urus yang menjungkirbalikkan proses persaingan terbuka dan merampas kebebasan anak untuk memilih sekolah sesuai cita-citanya. 

Manipulasi dalam awal memulai pendidikan adalah bentuk pengerdilan karakter. Sebab, sekolah bukan sekadar belajar mendalami ilmu, melainkan juga pembentukan karakter, salah satunya jujur dan disiplin. Tentunya, tidak elok jika memulai pendidikan dengan jalan yang salah, yaitu manipulasi data.

Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, harus mengambil langkah cepat dan tanggap agar pendidikan sebagai ujung tombak bangsa ini tak terpuruk. Tidak hanya mengejar ilmu, tetapi pendidikan juga mengutamakan pembentukan karakter siswa untuk mewujudkan generasi emas.

Kita menyayangkan sikap orang tua yang menghalakan segala cara untuk meloloskan mereka ke sekolah idaman. Praktik tersebut jelas merupakan teladan buruk dalam membangun karakter anak bangsa yang jujur, berintegritas, dan bebas korupsi.

Karena itu, kita berharap pelaksanaan PPDB di seluruh sekolah provinsi Lampung berlangsung transparan. Hasil PPDB harus terbuka dipaparkan ke publik. Dengan begitu, publik akan menilai apakah mereka yang lolos benar-benar sesuai sistem zonasi, bukan hasil rekayasa data tempat tinggal.

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR