KONFLIK lahan antara warga dan PT Kereta Api Indonesia tak kunjung selesai bahkan berlarut-larut. Masing-masing saling mengklaim atas hak kepemilikan lahan.
Terakhir kisruh PT KAI Divre IV Tanjungkarang dengan warga Jalan Mangga, Pasar Pasirgintung, Tanjungkarang Pusat, Kamis (19/10/2017), yang menyebabkan dua warga pingsan dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit.
Masalah perebutan lahan antara warga dan PT KAI bukan pertama kali terjadi. Sejak beberapa tahun lalu, rebutan lahan sudah terjadi di Panjang, Bandar Lampung, dan Branti, Lampung Selatan. Sengketa lahan PT KAI dan warga ini disebabkan belum ada titik temu dan keputusan tetap atas kepemilikan lahan.
Sebenarnya PT KAI memiliki grondkaart sebagai alas hak atas tanah yang selama ini diduduki masyarakat. Grondkaart ini merupakan modal awal bukti kepemilikan tanah. Status tanah milik PT KAI Divre IV Tanjungkarang ini berada di sepanjang lintasan rel kereta api pada sisi kanan dan kiri sepanjang 75 meter. Namun, PT KAI ceroboh karena tidak menyertifikatkan lahan mereka, hanya mengandalkan grondkaart yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda.
Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria, setiap badan hukum ataupun perseorangan yang menguasai tanah wajib mendaftarkan hak atas tanah tersebut. Kenyataannya, PT KAI seolah terbuai dengan grondkaart dan tidak mendaftarkan hak atas tanah tersebut.
Pengosongan lahan oleh PT KAI sebaiknya dilakukan tanpa terburu-buru apalagi dengan tindakan intimidasi sampai menimbulkan korban. Terlebih, belum ada keputusan pengadilan yang sah terhadap lahan sengketa tersebut. PT KAI haruslah bijak menghadapi konflik lahan dengan masyarakat ini.
Harus ada win-win solution antara masyarakat dan PT KAI, hingga masing-masing pihak mendapat penyelesaian yang baik. Apalagi, warga yang diminta mengosongkan lahan umumnya sudah puluhan tahun menempati lokasi tersebut. Umumnya mereka pun membayar sewa lahan kepada PT KAI. Karena itu, harus ada transparansi dari KAI mengenai dana sewa ini, mengingat ini adalah aset negara sehingga sepatutnya ada pemasukan ke kas negara.
Permasalahan sengketa lahan PT KAI dan warga ini harus segera mendapat titik temu. Pemerintah daerah dalam hal ini Pemkot Bandar Lampung pun mesti segera bertindak. Namun, jangan pula gegabah untuk memberikan hak tanah kepada warga.
Harus ada telaah sejarah kepemilikan lahan tersebut. Jangan sampai pemberian hak tanah pada warga justru menyebabkan kerugian negara. Keputusan pengadilan yang harus menjadi pegangan menetapkan kepemilikan lahan. Jika pengadilan sudah menyatakan tanah tersebut adalah tanah negara bebas, barulah bisa diserahkan ke masyarakat.
Pihak pengadilan pun sebaiknya mempercepat proses pengambilan keputusan atas lahan-lahan ini. Kita tidak ingin permasalahan lahan KAI terus berulang di tahun-tahun mendatang. Bagi warga yang taat hukum, semestinya mematuhi aturan. Jika memang lahan yang ditempati adalah milik negara, haruslah rela mengosongkan lahan tersebut.
Namun, kita semua berharap permasalahan perebutan lahan yang selalu berulang ini bisa segera selesai dengan baik tanpa menimbulkan kerugian pada masing-masing pihak.

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR